BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi resmi meluncurkan aplikasi layanan terpadu yakni Bebunge atau Bekasi Nyambung Bae. Aplikasi ini diluncurkan bersamaan dengan empat inovasi lainnya yang turut diperkenalkan yakni Command Center, Call Center 112, Bekasi Newsroom dan Sistem Pengendalian Menara Telekomunikasi atau Sindalmentel.
“Ini merupakan terobosan baru yang mana tujuannya hanya untuk memberikan kemudahan bagi warga Kabupaten Bekasi mendapatkan pelayanan. Maka dari situ, silakan dimanfaatkan,” kata Bupati Eka Supria Atmaja saat peluncuran Bebunge di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi, Kamis (05/03).
Bebunge merupakan aplikasi yang dapat diunduh melalui sistem android. Melalui aplikasi itu, warga bisa mendapatkan kemudahan dalam aduan dan pelaporan kedaruratan serta memperoleh informasi sekaligus mengurus berbagai hal, baik kesehatan maupun kependudukan.
Eka menambahkan Bebunge ini terhubung dengan sejumlah organisasi perangkat daerah atau kedinasan seperti Diskominfo, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
“Di situ nanti semua orang bisa mengurus berbagai hal termasuk menyampaikan keluhan. Jika ditemukan banyak petugas yang buruk melayani segera laporkan. Ini akan menjadi catatan baik bagi kami untuk lebih baik lagi,” kata dia.
Selain Bebunge, Pemkab Bekasi pun membuka layanan 112 yang dikhususkan untuk keadaan kegawatdaruratan. Warga dapat melaporkan berbagai hal sampai memanggil ambulans ataupun polisi.
“Jika ada layanan gawat darurat, segera hubungi 112 nanti akan terhubung dengan petugas yang berjaga baik melalui Dinas Kesehatan, ambulans atau polisi juga terhubung, termasuk juga kalau ada kebakaran,” ucap Eka.
Layanan 112 ini sebenarnya layanan nasional namun tidak seluruh daerah memilikinya. Kabupaten Bekasi tercatat sebagai daerah ke-44 se-Indonesia yang memiliki layanan 112 atau yang ketujuh se-Jawa Barat.
Kemudian untuk inovasi lainnya, seperti command center dibangun untuk mengubungkan seluruh aplikasi. Sedangkan newsroom merupakan inovasi khusus untuk menampung informasi tentang Kabupaten Bekasi. Lalu Sindalmentel untuk melayani perusahaan yang hendak mendirikan tower tanpa perlu datang ke kantor.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno mendesak agar Pemerintah Kabupaten Bekasi segera meluncurkan aplikasi Bebunge sebagai perwujudan dari program Smart City Juara se-Jabar.
Ia mengatakan dukungan untuk infrastuktur TIK, sarana prasarana, termasuk fiber optik telah diberikan dukungan sejak tahun 2015 yang lalu, baik dari sisi kegiatan ataupun dukungan anggarannya.
“Tahun 2020 ini juga, kami mendorong Diskominfo-Santik untuk segera bisa mewujudkan Tata Kelola Digital di tingkat Desa, melalui program Smart Village, untuk mendukung program Jabar Digital dan program Sapa Warga dari Pemprov Jabar,” ungkapnya, Rabu (20/02).
Menurutnya, sudah menjadi tugas utama Diskominfosantik untuk menyampaikan informasi pembangunan Kabupaten Bekasi dan mensuport seluruh OPD dalam melakukan percepatan pelayanan berbasis IT.
“Dengan adanya aplikasi ini, jadi seluruh OPD nanti terhubung aplikasi online,dan seluruh informasi pembangunan di Kabupaten Bekasi dapat termonitor secara online juga,” tutunya.
Kemudian, selain dukungan kepada seluruh OPD dan fasilitas layanan publik milik Pemkab Bekasi, pihaknya juga mendorong kerjasama Pemkab Bekasi dengan instandi vertikal lainnya. Kerjasama tersebut misalnya seperti dengan kepolisian kaitan tilang elektronik (e-TLE), dengan Pengadilan Negeri, dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, dengan Dandim 0509/Kab. Bekasi, Lembaga Pemasyarakat Kelas II Cikarang, Imigrasi dan instansi lainnya.
“Dukungan yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini yaitu jaringan Fiber Optik hampir sepanjang 1.150 km yang menghubungkan 55 OPD, 23 Kecamatan, 85 SMP, 2 RSUD, instansi vertikal, dan nantinya menyusul penarikan FO untuk 44 Puskesmas se-Kabupaten Bekasi. Bahkan tahun 2020 ini akan menambah jaringan Fiber Optik untuk 14 Desa demi mendukung pelaksanaan Smart City,” bebernya.
Nyumarno mengakui, bahwa Kabupaten Bekasi sedikit lebih lambat mewujudkan Smart City dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain. Karena bedanya wilayah Kabupaten Bekasi harus membangun infrastruktur, SDM, berikut kontennya.
“Kalau kabupaten kota lain bisa Smart City duluan, karena hanya menyiapkan konten saja, infrastruktur jaringan dan bandwitch nya mereka sewa. Termasuk Surabaya, mereka masih sewa jaringan dan bndwitch dari Telkom,” tandasnya. (BC)
