BERITACIKARANG.COM, CIBTUNG – Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Bekasi, Noor Arida Sofiana, mengakui pernyataan Kemenkes dan Mabes Polri soal rilis nama-nama rumah sakit swasta, klinik dan bidan yang diduga menggunakan vaksin palsu bikin resah tenaga medis Kabupaten Bekasi.
Kata dia, soal dugaan vaksin palsu ini memang membuat pihaknya prihatin. Namun pihak rumah sakit swasta, klinik dan bidan dalam hal ini adalah sebagai korban penipuan dari pihak distributor.
“Sangat prihatin untuk tidak menilai sepihak, sampai ada hukum yang mengaturnya, penemuan kasus vaksin pada dokter, klinik, rumah sakit swasta ini memang ada,” kata dia, Senin (18/07).
“Pernyataan ini menimbulkan keresahan di tenaga medis dengan hilangnya kepercayaan dan telah munculnya kasus kekerasan terhadap para dokter, walaupun tak terjadi di wilayah kita,” sambungnya.
Namun, pihaknya memahami jika ada dokter yang sudah ditetapkan menjadi pelaku. “Tapi pengadaan obat sudah ada aturan yg dilakukan oleh rumah sakit. Harus sepengetahuan dirutnya, dan yg dibutuhkan pasien. Bila dokter itu lalai harus ditunjuk letak lalainya dimana,” terangnya.
Walaupun demikian, harap dia, pihak Kemenkes dapat menunjukkan distributor mana saja yang layak atau tidak untuk digunakan. “Kami berharap hal ini tidak terus meresahkan masyarakat luas dan pihak terkait dapat berpositif thingking mendalami masalah ini,” harapnya.
Jelas dia yang juga Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (Arssi) Cabang Purwabeka (Purwakarta, Karawang, dan Bekasi), aksi anarkis terhadap rekan-rekannya seperti di Rumah Sakit Santa Elisabeth Bekasi, tak terulang di Kabupaten Bekasi.
“Kami mendesak Kemenkes dan BPOM untuk bertanggungjawab atas terjadinya implikasi negatif yang terjadi akibat tidak baiknya protokol penanganan kasus ini dan secepatnya memulihkan situasi yang tak kondusif ini,” tegasnya. (BC)
