BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi dihujani kritik pedas dari sejumlahFraksi DPRD setempat. Salah satu fraksi yang memberikan kritik atas LKPJ tersebut adalah Fraksi PDI Perjuangan.
Hal itu terjadi dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bekasi dalam rangka pandangan umum fraksi terhadap LKPJ Bupati dan Wakil Bupati Bekasi periode 2012 – 2017 yang dilaksanakan di gedung DPRD Kabupaten Bekasi pada Selasa (07/03).
Dari sejumlah catatan yang disampaikan,ada tiga isu yang menjadi sorotan Fraksi PDI Perjuangan yakni pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.
Dalam keterangan persnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Soleman menyebutkan sejumlah persoalan yang menjadi catatan di bidang pendidikan yakni dari mulai belum tersedianya database sekolah, rendahnya kesejahteraan guru honorer, carut marutnya sistem PPDB Online, masih maraknya pungutan liar, hingga fasilitas sekolah yang dinilai masih belum memadai.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga mendesak perbaikan pelayanan dan fasilitas kesehatan, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Kasus gizi buruk dan rendahnya serapan anggaran juga disoroti Fraksi PDI Perjuangan terkait isu kesehatan.
“Di tahun 2015, Pemkab Bekasi juga disebutkan gagal menyerap bantuan Provinsi Jawa Barat sekitar 43 Milyar untuk anggaran pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin,” kata Soleman.
Sementara terkait isu ketenagakerjaan, Fraksi PDI Perjuangan meminta Dinas Tenaga Kerja dan Bakesbangpol untuk memonitor masalah tenaga kerja asing. Selain itu, disoroti juga masalah kasus-kasus ketenagakerjaan, pengupahan, dan masalah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. (BC)
