BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Selain mendapat 147 sorotan dari Tim Pansus, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bekasi TA 2015 juga dikritisi oleh sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Bekasi, khususnya terkait hasil kinerja SKPD.
BACA : Pansus LKPJ Beri Raport Merah Kinerja SKPD Kabupaten Bekasi
Dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Rabu (11/05), Fraksi Gerindra menyoroti penyampaian nota Bupati terkait penyerapan 50.000 tenaga kerja yang telah melampaui target. Dijelaskan oleh H. Danto, bahwa terealisasinya penyerapan 50.000 tenaga kerja itu hanya simbol belaka. Pasalnya pada nota tersebut tidak disampaikan berapa jumlah tenaga kerja yang habis masa kerja, baik karena habis kontrak atau perusahaan yang memindahkan investasinya ke luar negeri.
“Tenaga kerja lokal belum terserap. Dari data yang ada, kami melihat masih ada 460.000 tenaga kerja yang masih menganggur di Kabupaten Bekasi,” kata dia.
Selain itu, fraksi Gerindra juga menilai bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi sangat buruk dengan tingkat kepuasan masyarakat yang rendah. Fraksi Gerindra memberikan catatan bahwa terdapat defisit anggaran senilai Rp. 187 miliar dari dana DAU yang dikembalikan kepada pemerintah pusat dikarenakan rendahnya serapan anggaran untuk untuk program e-KTP.
“Di tahun 2015 kemarin, kami juga masih menemukan banyaknya keluhan masyarakat dikarenakan pelayanan yang buruk dalam pembuatan e-KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Nikah, KK dan KTP,” paparnya.
Selain menyoroti dua SKPD tersebut, fraksi Gerindra juga memberikan catatan terhadap carut marutnya kinerja beberapa SKPD lainnya di Kabupaten Bekasi, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta BUMD PDAM Tirta Bhagasasi. (DB)
