BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bekasi hingga kini belum merata. Hingga saat ini, implementasi MBG di Kabupaten Bekasi baru menjangkau 90 dari 187 desa/keluarahan ada di Kabupaten Bekasi..
Berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, program MBG telah menjangkau 66.209 siswa PAUD hingga SMP, atau sekitar 39,9 persen dari total sasaran siswa. Selain itu, MBG juga menyasar kelompok rentan lainnya, yakni 5.770 balita, 1.139 ibu hamil, dan 1.290 ibu menyusui.
Pada jenjang pendidikan, capaian penerima MBG tercatat sebesar 2,58 persen pada PAUD, 6,08 persen pada SD, dan 31,25 persen pada SMP, yang terus ditingkatkan seiring bertambahnya dapur SPPG dan kesiapan sistem distribusi makanan bergizi di lapangan.
“Capaian ini akan terus kami dorong agar semakin banyak anak dan kelompok rentan yang mendapatkan manfaat MBG secara bertahap dan merata,” kata Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja.
BACA: Badan Gizi Nasional: Lansia, Pemulung hingga Anak Jalanan akan Dapat MBG
Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah berupaya maksimal menjaga kualitas dan kuantitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan di dapur SPPG, hingga distribusi makanan ke sasaran.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi terus mendorong percepatan sertifikasi SLHS melalui pelatihan makanan bersama Dinas Kesehatan. Selain itu, pembentukan Satgas MBG juga diperkuat untuk memastikan kelancaran program. Pemerintah daerah turut menggandeng kelompok tani, kelompok ternak, BUMDes, dan pelaku usaha lokal guna memperkuat rantai pasok sekaligus mendukung ekonomi masyarakat.
Meski demikian, Asep mengakui adanya sejumlah kendala dalam pelaksanaan program MBG. Beberapa di antaranya adalah proses sertifikasi SLHS (Sistem Layanan Higienis Sanitasi) yang masih berjalan, pengelolaan limbah sisa makanan yang belum optimal, serta ketersediaan bahan baku yang stabil dan terjangkau bagi dapur SPPG.
“Kendala yang ada menjadi bahan evaluasi kami. Pemerintah daerah akan terus melakukan pembenahan agar pelaksanaan MBG semakin optimal dan berkelanjutan,” kata Asep. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
