BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Banyaknya laporan dari masyarakat kaitan dengan pembangunan sejumlah gedung, jembatan dan jalan lingkungan yang bermasalah di Kabupaten Bekasi, menuai sorotan dari DPRD Kabupaten Bekasi.
“Sepanjang saya duduk di Komisi III banyak surat disposisi yang masuk ke saya, tentang buruknya kualitas pembangunan di lapangan yang tidak sesuai standar. Banyak yang asal jadi, asal berdiri, asal memenuhi RAB, tapi kualitasnya tidak diperhatikan,” kata Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Helmi, Kamis (21/11).
Untuk itu, ia menyebut perlu adanya pengawasan terhadap Perangkat Daerah yang terindikasi jarang melakukan pengecekan maupun pengawasan. Akibatnya, banyak kontraktor yang bertindak semaunya sendiri dalam hal pembangunannya, tanpa melihat RAB secara utuh.
“Yang diharapkan kami Komisi III adalah pembenahan kualitas, kuantitas dan estetikanya. Diharapkan pengawasan di tiap SKPD itu terjun langsung seminggu dua kali, mengawasi pelaksanaan di lapangan secara normatif tanpa ada 86 dilapangan,” ujarnya.
Mengenai jalan dan jembatan, persoalan yang disoroti yakni adanya indikasi pengurangan ketebalan beton, serta adanya ketidaksesuai antara hasil lab dan kondisi actual di lapangan.
“Ini akan kita sikapi ketiap Perangkat Daerah, terutama Disperkimtan dan PUPR yang mempunyai proyek pekerjaan jalan dan jembatan,” tuturnya.
Sementara mengenai bangunan, di tahun 2020 Komisi III juga akan meminta tidak hanya jalan yang di tes mutu betonnya, melainkan juga bangunan. “Termasuk sekolah-sekolah atau bangunan lainnya yang melakukan pengecoran tiang maupun cakar ayam, serta plat dekernya itu juga wajib di tes mutu betonnya,” jelasnya.
Politisi Partai Gerindra ini mengajak seluruh anggota DPRD untuk mengawasi kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD di seluruh dapilnya, sehingga diharapkan kualitas, kuantitas maupun estetikanya sesuai dengan standar.
Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat ini bakal melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah proyek pembangunan yang ada di Kabupaten Bekasi.
“Kita sudah agendakan dan tinggal menunggu persetujuan dari Ketua DPRD. Ada puluhan proyek pembangunan yang akan kita ke lapangan dan apabila ada indikasi kecurangan di lapangan, kita akan memberikan rekomendasi terhadap Perangkat Daerah masing-masing agar segera diperbaiki,” tandasnya. (BC)
