BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Taih Minarno menilai terdapat kesalahan pemilihan material yang membuat atap bangunan SMA Negeri 1 Muaragembong ambruk. Hal tersebut diketahui saat Komisi III melakukan kunjungan langsung ke lokasi kejadian beberapa waktu lalu.
“Saya melihat itu memang memakai baja ringan tapi bahannya relatif lebih tipis dari umumnya. Jika dalam hitungan beberapa waktu saja memang cukup untuk menahan atap tapi tidak bertahan lama karena kondisinya demikian,” kata dia, Senin (06/03).
Menurut Taih, pembangunan di Muaragembong seharusnya menggunakan material yang lebih baik dari biasanya. Soalnya, kondisi lapangan di wilayah utara tersebut berbeda dari daerah lain. Kondisi angin di Muaragembong relatif lebih kencang karena berdekatan dengan pantai.
“Muaragembong itu, apapun bangunannya, memang strukturnya berbeda. Angin di sana lebih kencang karena kan dekat dengan laut. Belum lagi hujan terus mengguyur Bekasi kan beberapa hari ini. Kemudian ditambah kualitas meterialnya memang tidak mumpuni. Informasi yang diterima anggarannya katanya memang minim,” kata dia.
Diakui Taih, seharusnya Pemerintah Kabupaten Bekasi turut mengucurkan dana pendampingan agar pembangunan dua kelas tersebut dilakukan maksimal. Menurut dia, dana Rp 340 juta dari APBN untuk pembangunan dua kelas tentu tidaklah cukup.
“Anggaran normal di Kabupaten Bekasi itu Rp 345 juta untuk satu kelas, ini Rp 340 juta untuk dua kelas. Harusnya memang tidak dipaksakkan pembangunannya. Di sisi lain pun memang harus ada dana pendampingan dari Pemkab tapi ini tidak ada. Untuk selanjutnya bagaimana, kita serahkan ke kepolisian untuk segera dituntaskan,” kata dia.
Persoalan ambruknya atap, lanjut dia, harus menjadi evaluasi Pemkab Bekasi. Apalagi dengan diambil alih SMA dan SMK oleh Pemerintah Provinsi, seharusnya Pemkab lebih fokus lagi menyediakan infrastruktur pendidikan.
“Sebenarnya kalau lihat dari struktur APBD kita mampu, bahkan harusnya tidak ada sekolah yang hancur. Rp 5,2 triliun itu yang terbesar di Jawa Barat tapi penyerapannya masih bermasalah. Tinggal bagaimana SMP ke bawah ini ditangani lebih fokus infrastrukturnya. Kemudian yang SMA/SMK juga dipantau karena meski sudah ditangani Pemprov tapi yang sekolah tetap anak-anak Bekasi juga,” kata dia. (BC)
