Tolak Sistem BOT, Pedagang Pasar Baru Cikarang Ajak Bupati Kongkow di Gedung Dewan

Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin saat kongkow dengan ketua dan pengurus Forum Komunikasi Pedagang Pasar Baru (FKP2B) Cikarang, Senin (11/04) kemarin.
Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin saat kongkow dengan ketua dan pengurus Forum Komunikasi Pedagang Pasar Baru (FKP2B) Cikarang, Senin (11/04) kemarin.

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Anggota Forum Komunikasi Pedagang Pasar Baru (FKP2B) Cikarang, Senin (11/04) kemarin melakukan dialog santai alias kongkow dengan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin di ruang rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Bekasi terkait dengan penolakan revitalisasi Pasar Baru Cikarang dengan sistem Build Operate and Transfer (BOT) dan konsep yang ditawarkan pengembang yaitu PT. Sanjaya.

BACA : Pedagang Pasar Baru Cikarang Tolak Revitalisasi Pasar Dengan System BOT

Bacaan Lainnya

Ketua FKP2BC, Yuli Sri Mulyati mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut pihaknya mendesak Bupati meninjau kembali kebijakan yang telah beliau keluarkan terkait dengan revitalisasi Pasar Baru Cikarang.

“Sistem BOT dan pengembang PT Sanjaya sepertinya akan melenggang. Padahal sistem BOT akan merugikan pedagang dan kami juga sudah punya bukti track record buruknya pengembang. Tetapi kami mohon kepada beliau (Bupati) agar meninjau kembali kebijakan tersebut. Saat ini, dengan adanya SGC saja, banyak pedagang pasar yang kolaps, apalagi nanti ditambah dengan adanya Plaza,” ucapnya.

Dalam waktu dekat, ia pun mengaku bahwa FKP2BC berencana untuk menyampaikan aspirasi tersebut ke Presiden RI, Jokowi.

“Kami akan coba menyampaikan permasalah ini ke Presiden Jokowi. Kami menginginkan agar UU No 7 Tahun 2014 diterapkan oleh pemerintah daerah, ada kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membangun atau meningkatkan kualitas pasar tradisional,” jelasnya.

Menyikapi hal ini, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin menjelaskan bahwa kemungkinan besar pihaknya akan tetap menggunakan sistem BOT. Ia mengaku bahwa alasan Pemerintah daerah memberlakukan BOT karena tidak perlu mengeluarkan APBD.

“Kita ingin lokasi itu jadi terlihat mewah, terlihat indah. Kalau tidak ada investor, kalau tidak di BOT kan siapa yang akan membangun? Alasan di BOT itu kan karena kita tidak perlu mengeluarkan APBD, gag usah pake uang kita lagi, itu yang jadi masalah inti sebetulnya,” paparnya. (DB)

Pos terkait