BERITACIKARANG.COM, CIBARUSAH – Dalam waktu dekat Pemerintah Kabupaten Bekasi akan menyalurkan bantuan sosial bagi warga yang rumahnya terdampak longsor sungai Cipamingkis di Kampung Cigoong, Desa Sirnajati, Kecamatan Cibarusah.
Hal ini menyusul telah rampungnya Peraturan Bupati (Perbup) No 1 Tahun 2023 tentang Bantuan Sosial Pembangunan dan Rehabilitasi atau Relokasi Rumah Korban Bencana di Kabupaten Bekasi.
BACA: Relokasi Rumah Korban Longsor Sungai Cipamingkis Masih Tunggu Peraturan Bupati
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, Nurchaidir menjelaskan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum terhadap pemberian bantuan bagi masyarakat yang rumahnya terkena musibah atau bencana.
“Yang pertama Alhamdulillah dapat di informasikan kemarin Peraturan Bupati atau Perbup tersebut sudah ditandatangan dan sudah diverifikasi Kementrian Dalam Negeri. Tentunya ini menjadi dasar kita, acuan kita kaitan dengan pemberian bantuan bagi korban yang terkena bencana. Mudah-mudahan minggu depan sudah turun,” kata Nurchaidir.
Menurutnya, pemberian bantuan sosial ini dilakukan untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana dan bersifat stimulant seperti program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
BACA: Penanganan Longsor Jembatan Cipamingkis Cibarusah Tunggu Proses Lelang
“Jadi sifatnya menstimulan, sama seperti program rutilahu. Yang jelas setelah ada peraturan atau ada payung hukumnya kita jadi lebih pede lah, lebih ada dasarnya untuk melakukan itu,” ungkapnya.
Nurchaidir menjelaskan, dari laporan awal yang diterima terdapat 10 rumah yang terdampak longsor sungai Cipamingkis dan harus direlokasi. Beberapa orang pemilik rumah yang memiliki lahan di tempat lain sehingga nantinya dapat langsung mendapatkan bantuan, sedangkan sisanya tidak.
“Jadi didalam Perbup ini ada salah satu klausul yang kaitannya dengan relokasi. Direlokasi itu kita akan berkoordinasi dengan stakeholder yang lain seperti apa relokasinya, bagaimana mekanisme pengadaan lahan dan pengurusan sertifikatnya, mungkin nanti dilihat dulu peraturannya seperti apa,” kata dia.
Guna mencegah longsor meluas, Nurchaidir menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Kontruksi (SDA-BMBK) Kabupaten Bekasi dengan melayangkan surat ke BBWS Citarum.
“Makanya saya menyampaikan harus ada penanganan secara permanen dalam artian bisa menggunakan sheet pile ataupun tembok penahan tanah permanen kaitannya supaya tidak terjadi longsor lagi di sekitaran kali Cipamingkis. Itu kaitan kewenangannya memang ada di BBWS Citarum,” tandasnya. (dim)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
