BERITACIKARANG.COM, CIKARANG UTARA – Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Bekasi mulai diperkuat untuk menekan penyebaran Covid-19. Hal ini seiring dengan adanya program Puskesmas Terpadu dan Juara (Puspa) yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjelaskan Pemerintah Provinsi Jawa barat akan menempatkan tim Puspa yang bertugas untuk melacak atau melakukan pencarian serta penelusuran terhadap kontak erat pasien positif Covid-19 di Puskesmas. Dengan adanya tim yang berjumlah 5 orang, terdiri dari 3 orang baru dan 2 orang pendamping dari puskesmas ini maka kedepan diharapkan proses tracing, testing, dan treatment akan lebih baik sehingga kasus Covid-19 bisa turun dengan cepat.
“Di 2020, petugas yang mengurus Covid-19 tercampur dengan urusan lain di luar Covid-19. Sementara tugas petugas Covid-19 itu intens harus melacak orang. Kalau betul sakit dan tidak lapor, harus datang, tidak bisa di-handle oleh SDM existing. Program ini menambah satu puskesmas dengan 5 orang (Tim Puspa) khusus mengurus Covid-19,” kata Ridwan Kamil saat meresmikan program Puspa di Puskesmas Cikarang, Senin (01/02).
Selain melakukan pelacakan Penyebaran Covid-19, sambungnya, tim ini juga akan berupaya meningkatkan kapasitas 3M di lingkungan masyarakat yakni, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun.
“Mari 2021 kita perkuat benteng di puskesmas. Mudah-mudahan program Puspa ini perang melawan Covid-19 bergeser ke puskesmas,” tutur pria yang akrab disapa Kang Emil ini dalam acara yang secara virtual turut diikuti kepala daerah se-Jabar atau yang mewakili.
Kang Emil menambahkan, selain di Kabupaten Bekasi, program serupa juga diimplementasikan di 11 Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Barat yakni Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bandung Barat.
Ke-12 kabupaten/kota tersebut dipilih berdasarkan sejumlah kriteria, antara lain data kasus positif COVID-19 terkonfirmasi, data kasus probable dan kontak erat, hingga data SDM Kesehatan.
Kendati demikian, karena keterbatasan anggaran tidak semua Puskesmas di Kabupaten/Kota tersebut mengimplematsikan program ini. Karenanya, Kang Emil berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan.
“Karena anggaran kami terbatas, Rp80 miliar hanya sanggup untuk 100 puskesmas. Artinya butuh Rp800 miliar untuk seribuan puskesmas se-Jabar. Maka dukungan pusat sangat kami butuhkan. Mari investasi di hulu, jangan hanya di hilir,” kata dia.(BC)
