BERITAIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap buruh yang dilakukan sejumlah perusahaan di Kabupaten Bekasi disinyalir berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
Salah satu ancaman yang paling nyata adalah meningkatnya angka kemiskinan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Abdilah Majid menjelaskan kemiskinan disebabkan beberapa hal dan salah satunya adalah PHK.
“Karena karyawan yang di PHK otomatis tidak memiliki penghasilan, hal ini membuat mereka berpotensi masuk ke dalam kategori miskin,” kata Abdillah Majid beberapa waktu lalu.
Apalagi, buruh yang terkena PHK sebelumnya memang merupakan warga yang masuk ke dalam kategori miskin dan benar-benar tidak mampu.
“Kalau saat ini jumlah warga miskin ada di kita (Kabupaten Bekasi-red) jumlahnya sekitar 520 ribu orang,” ungkapnya.
Untuk menekannya, pemerintah terus berupaya dengan menerapkan sejumlah program pengentasan kemiskinan seperti dengan memberikan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) maupun bantuan dari pusat berupa Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Program Non Tunai atau BPNT. (BC)
