BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mewanti-wanti agar penyaluran BLT dari Pemerintah Pusat maupun dana Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menghadapi dampak kenaikan BBM dan pengendalian inflasi tepat sasaran. Seluruh kepala desa (Kades) diminta untuk mendata betul warga pra sejahtera di wilayahnya yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Hal itu disampaikan Kang Emil usai memimpin pertemuan dengan seluruh Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Bekasi di Gedung Wibawamukti, Komplek Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Jum’at (21/10).
“Kami berharap agar Penyaluran BLT dari pemerintah pusat maupun Perlinsos yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan telah mendapat dukungan dari Pemprov Jawa Barat ini bisa tepat sasaran, karena lokusnya (tempat) berada di desa-desa,” kata dia.
Pemerintah, sambungnya, akan terus berupaya memperbaiki basis data penerima dari berbagai program bantuan sosial untuk menghasilkan basis data yang berkualitas. Kepala Desa berkewajiban untuk melakukan verifikasi serta memutakhirnya secara berkala data kependudukan warganya.
“Tadi saya ingatkan juga, Pak Kades tolong cek lagi jangan sampai orangnya dulu miskin sekarang rumahnya sudah gedong dua lantai tetapi masih masuk datanya. Orang meninggal dulu dapet kemudian dalam perjalanan masih dihitung. Itu jangan kejadian lagi,” tuturnya.
Sebelumnya, terdapat 127.165 KPM (keluarga penerima manfaat) di Kabupaten Bekasi yang menerima bantuan BLT BBM ( Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak) dan BPNT ( Bantuan Pangan Non Tunai) dari Kementrian Sosial RI. Penyaluran BLT BBM dilakukan selama 4 bulan mulai dari September hingga Desember tahun ini dengan nominal per bulan yang didapat adalah Rp150.000 per KPM.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 18 miliar atau setara 3,55 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk program Perlinsos. Kabupaten Bekasi menjadi daerah yang mengalokasikan dana Perlinsos terbesar di Jawa Barat.
Perlinsos akan disalurkan untuk anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena Covid-19 hingga penyelenggara jasa layanan keagamaan seperti imam, marbot, guru ngaji, guru agama non asn dan amil jenazah.
Kemudian untuk lansia terlantar dan untuk difabel berat yang tidak mampu bekerja, nelayan serta pengemudi ojek pangkalan. Lalu untuk tenaga harian lepas (THL) atau tenaga honorer serta cleaning service di lingkungan Pemda Kabupaten Bekasi yang tidak terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.
Program Perlinsos juga menyasar subsidi kepada kelompok UKM yang terdaftar di aplikasi Bekasi Berani Beli milik Pemkab Bekasi, subsidi pupuk bagi para petani serta program padat karya untuk membersihkan saluran air (drainase) di daerah yang rawan banjir.
Penyaluran program BLT BBM dan Perlinsos ke warga prasejahtera menjadi cara pemerintah untuk menjaga angka kemiskinan ekstrem supaya tidak melonjak di tengah ancaman inflasi dan kenaikan harga BBM. (dim)
