BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUAT – DPRD Kabupaten Bekasi menyayangkan kebijakan anggaran tahun 2026 yang diambil oleh Pemerintah Daerah setempat lantaran dinilai belum sepenuhnya berpihak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Daerah justru dianggap lebih memprioritaskan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di awal tahun anggaran 2026, meskipun kemampuan keuangan daerah terbatas dan masyarakat menghadapi berbagai kebutuhan mendesak.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menyatakan pihaknya akan segera melakukan konsultasi untuk meminta penjelasan terkait kebijakan tersebut. “Kita dalam waktu dekat akan melakukan konsultasi. Apa yang menjadi alasan pemerintah daerah mengambil kebijakan tersebut? Kita perlu penjelasan terlebih dahulu,” ungkapnya.
Ade menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan fiskal daerah. Menurutnya, jika keuangan daerah belum maksimal, pemerintah harus menjelaskan penyebabnya secara terbuka, termasuk alasan di balik penentuan skala prioritas anggaran.
“Kalau memang keuangan daerah belum maksimal, karena apa? Atau kalau belum maksimal, kenapa justru TPP yang diutamakan? Ini yang akan kita bahas dalam forum konsultasi bersama,” imbuhnya.
BACA: Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ingatkan Dampak Pemangkasan Dana Transfer terhadap TPP ASN
Lebih lanjut, Ade menyoroti keresahan masyarakat terkait lambannya pembangunan, terutama dalam penanganan pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi. Ia menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi prioritas utama dalam penyusunan anggaran.
“Melihat kondisi masyarakat sekarang, apalagi setelah musibah banjir, tentu ada kebutuhan mendesak yang harus lebih diprioritaskan,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, memberikan sinyal kuat bahwa akan ada pergeseran anggaran secara besar-besaran untuk memastikan infrastruktur yang rusak akibat banjir dapat segera diperbaiki.
“Kita kemarin pasca banjir banyak infrastruktur yang memang rusak. Makanya tadi ada rapat dengan TAPD untuk percepatan pembangunan, termasuk pergeseran anggaran mana saja yang harus kita lakukan,” kata Asep Surya Atmaja.
Asep menjelaskan bahwa rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tersebut secara khusus membahas langkah-langkah percepatan pembangunan yang bersifat darurat. Fokus utama saat ini adalah rekonstruksi infrastruktur dasar yang terdampak banjir, seperti jalan, jembatan, dan jaringan lingkungan.
“Pastinya bahas pembangunan, karena infrastruktur sifatnya kedaruratan. Banyak infrastruktur kita pasca banjir ini banyak yang rusak, makanya agar cepat dibangun,” kata dia. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
