BERITACIKARANG.COM, CIKARANG SELATAN – Puluhan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Bangsa (UPB) menggelar aksi unjuk rasa di area kampus untuk menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pihak universitas. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan 12 poin tuntutan terkait persoalan fasilitas kampus, transparansi biaya hingga keselamatan mahasiswa.
Steven Candra, perwakilan mahasiswa Fakultas Hukum UPB, mengungkapkan bahwa aksi ini dilatarbelakangi oleh berbagai masalah mendasar yang belum mendapatkan respons serius dari pihak kampus. Beberapa tuntutan yang disampaikan antara lain penghapusan biaya perpustakaan, transparansi pengelolaan parkir, pengadaan rambu lalu lintas di depan kampus, penyediaan tirai di ruang kelas, serta penjelasan terkait alokasi biaya wisuda.
“Tuntutan kami bukan berlebihan, ini adalah hak dasar mahasiswa. Mulai dari toilet yang layak, sistem akademik yang lancar, hingga transparansi biaya. Kami hanya ingin kampus memberikan perhatian yang lebih serius,” ujar Steven Candra, Kamis (18/09).
BACA: Protes Jalan Rusak, Mahasiswa ‘Mancing’ di Jalan Inspeksi Kalimalang
Mahasiswa juga menyoroti sistem e-kampus yang sering mengalami gangguan teknis bahkan sempat diretas. Masalah ini berdampak pada data pembayaran dan keamanan data pribadi mahasiswa. “Jadi KRS yang sudah dibayar tidak tercantum dan dampaknya harus bayar lagi. Terus yang udah PPLK juga tidak tercatat. Ini jelas merugikan kami sebagai mahasiswa,” tambah Steven.
Selain itu, isu keselamatan mahasiswa menjadi salah satu perhatian utama dalam aksi tersebut. Steven menekankan pentingnya rambu lalu lintas dan akses penyebrangan di depan kampus untuk mencegah kecelakaan di jalan raya. “Lokasi kampus langsung menghadap jalan raya dan rawan kecelakaan. Tahun 2024 pernah ada mahasiswa jadi korban. Jangan sampai tragedi itu terulang,” tegasnya.
Aksi mahasiswa sempat ditemui oleh Wakil Rektor II Universitas Pelita Bangsa, Muhammad Hatta, yang berjanji akan mengevaluasi vendor penyedia sistem e-kampus serta memberikan balasan tertulis terkait tuntutan mahasiswa pada hari Senin mendatang. “Warek II mengakui adanya masalah pada sistem e-kampus dan berjanji akan mengevaluasi vendornya,” imbuh Steven.
Meski telah mendapatkan respons awal dari pihak kampus, mahasiswa menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal janji yang telah diberikan. Termasuk evaluasi secara terbuka dan ojektif oleh pihak kampus sebelum pergantian dekan fakultas hukum dilakukan. “Kami tetap menjaga kondusivitas kampus, namun akan terus mengawasi perkembangan tindak lanjut dari tuntutan kami,” pungkas Steven.
Sementara itu, Humas Universitas Pelita Bangsa, Nining, menyampaikan bahwa pihak kampus telah menerima seluruh aspirasi mahasiswa dan akan mempertimbangkan langkah tindak lanjutnya. “Segala tuntutan mahasiswa sudah diterima pimpinan dan akan dipertimbangkan tindak lanjutnya sebagaimana dijelaskan saat audiensi terbuka,” ujar Nining. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
