BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi mangkir dari panggilan Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi. Pemanggilan ini dilakukan untuk mengetahui persiapan pihak penyelenggara dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan bergulir dalam hitungan hari.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin menyayangkan ketidakhadiran KPU. Disela-sela kesibukan anggota dewan , pihaknya telah meluangkan waktu untuk mengundang mereka dan mendengarkan kendala-kendala yang mungkin dihadapi penyelenggara. Sebab dari informasi yang diterima, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui kapan Pilkada digelar, siapa pasangan calon bupati dan wakil bupatinya, hingga program serta visi-misinya.
“Jadi kami melihat sosialisasi di lapangan ke masayrakat ini masih kurang, terutama di wilayah perkampungan. Banyak masyarakat yang masih menanyakan Pilkada kapan, siapa calon bupati dan wakil bupatinya, hingga program serta visi-misinya,” kata Ridwan Arifin, Kamis (21/11) pagi.
BACA: Debat Publik Calon Bupati Bekasi Tak Signifikan Pengaruhi Elektabilitas
Oleh karena itu, pihaknya mendorong penyelenggara agar memaksimalkan sosialisasi yang ada dengan melibatkan banyak pihak. Baik itu aparatur kecamatan, desa, media maupun ormas dan LSM. “Debat yang diselenggarakan di stasiun TV juga harus diketahui efektifitasnya sejauh mana, dengan menghabiskan anggaran besar apakah itu efektif? Jangan sampai udah bayar TV mahal-mahal tetapi tidak efektif, informasinya tidak sampai ke masyakarat. Itu yang kita khawatirkan,” ucapnya.
Dirinya pun tidak menampik jika sosialisasi juga harus dilakukan oleh para peserta Pilkada. Namun dengan jumlah pemilih yang mencapai 2.251.856 dan kondisi geografis yang ada, maka menurutnya menjadi hal mustahil bagi peserta Pilkada untuk menjangkau semuanya. “Target Pilkada ini kan melibatkan partisipasi masyarakat sebanyak-banyaknya, jangan banyak yang golput. Makanya partisipasi publik dalam setiap tahapan harus kita masksimalkan. Ketika masyarakat tidak tau dan tidak dilibatkan bagaimana mereka mau datang mencoblos?” katanya.
Tak hanya dari segi kuantitas, menurutnya sosialisasi kepada masyarakat juga harus dioptimalkan agar Pilkada juga lebih berkualitas. “Jangan sampai masyarkat mencoblos bukan karna visi misi dan program pasangan calon, tetapi mungkin karna hal-hal lain. Jadi kita berharap mereka mencoblos karna visi misi dan program paslon. Itu harapan kita supaya partispasi publik terkait dengan kuantitas dan kualitas semakin bagus,” kata dia.
Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi, Iwan Setiawan menambahkan, Komisi I DPRD terus mendorong agar pihak penyelenggara bisa memaksimalkan kinerjanya untuk kesuksesan Pilkada Kabupaten Bekasi. “Kolaborasi ini tentunya harus secara mengikat antara selurh komponen masyarakat terkait untuk kepentingan cipta kondisi dilingkungan dalam rangka pelaksanaan Pilkada. Pastinya kami mensuport seluruh penyelenggara dengan keterbatasan waktu yang ada,” kata dia.
Sementara Nuryasin Supardi, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi lainnya mengatakan, sosialisasi yang terlihat di lapangan saat ini terpantau baru sebatas sosialisasi yang dilakukan oleh peserta Pilkada. Sementara dari pihak penyelenggara minim. “Saya belum tau agenda-agenda apa saja yang sudah dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ini, baik dari tingkat kecamatan, desa hingga RT dan RW. Yang jelas, semakin maksimal sosialisasi, maka semakin banyak yang ikut mencoblos sehingga pemimpin yang terpilih semakin kredibel” ucapnya.
BACA: KPU Kabupaten Bekasi Dikritik, Sosialisasi Visi Misi Calon Bupati Dinilai Masih Minim
Dikonfirmasi, Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Ali Ridho menampik jika pihaknya mangkir dari panggilan Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi. Menurutnya, ketidakhadiran komisioner disebabkan padatnya agenda jelang pelaksanaan Pilkada. “Saya sampaikan kegiatan teman-teman pimpinan lagi beriringan terus dan memang sedang melaksanakan bimbingan teknis terhadap PPK dan PPS, berbarengan waktunya,” kata dia.
Namun demikian, pihaknya telah mengintruksikan jajarannya untuk datang, namun ternyata rapat kerja tersebut diundur hingga batas waktu yang tidak ditentukan. “Jadi bukan tidak hadir, kami sudah upaya buat menghadiri undangan. Bukan hanya sekretaris, namun juga pimpinan (komisioner) yang sedang di jalan terjebak macet. Jadi kegiatan sampai saat ini full terus dan keterlambatan ini bukan suatu alasan kami tidak menghadiri,” kata dia. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
