BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Perdagangan melakukan pemantauan harga pangan pokok di Kabupaten Bekasi.
Pemantauan dilakukan untuk kemudian dilaporkan secara periodik kepada Kementerian Perdagangan serta Kemendagri melalui Inspektorat Daerah.
Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, Muchlis mengatakan pasca kenaikan harga BBM, kenaikan harga pangan pokok di wilayahnya tidak terlalu signifikan.
“Harga makanan pokok di Kabupaten Bekasi belum mengalami kenaikan signifikan, baru sekitar dua persen saja kenaikan jadi tidak atau belum sampai terjadi inflasi, masih jauh itu,” kata Muchlis, Kamis (15/09).
Selain itu, stok bahan pokok masih tersedia dengan aman. “Stok bahan pangan di kita juga aman,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Bekasi, sambungnya, akan melakukan intervensi untuk mengatasi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan seperti cabang dan telur. Salah satunya dengan menggelar operasi pasar murah di sejumlah titik.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi menyiapkan anggaran sebesar Rp17 miliar untuk mencegah inflasi sebagai imbas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta sejumlah komoditas bahan pokok
“Kami sudah merancang kebijakan sesuai dengan arahan pusat untuk memanfaatkan anggaran yang dialokasikan bagi masyarakat miskin terdampak kenaikan harga BBM dan bahan pokok,” kata Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan, Kamis (15/09).
Dia mengatakan alokasi pembiayaan sebesar Rp17 miliar tersebut bersumber dari dua mata anggaran. Pertama, dana transfer umum dari dana alokasi khusus atau dana bagi hasil pemerintah pusat sebesar dua persen.
“Anggaran yang dialokasikan dari transfer umum ini sebesar Rp7 miliar atau dua persen dari dana bagi hasil pemerintah pusat,” kata Dani.
Sumber pendanaan kedua berasal dari anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 meski tidak dipakai seluruhnya. Hingga pertengahan Bulan September pemerintah daerah memiliki sisa anggaran BTT sebesar Rp20 miliar yang dialokasikan hingga penghujung tahun 2022.
“Kalau dipakai semua tidak mungkin karena sekarang menghadapi musim penghujan, biasanya ada alokasi anggaran juga untuk penanganan bencana. Kita pakai setengah atau Rp10 miliar, artinya ada Rp17 miliar untuk penanganan inflasi,” kata dia. (dim)
