BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno mengapresiasi perjuangan ribuan guru honorer yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) dengan menggelar aksi demonstrasi di komplek perkantoran Pemkab Bekasi, Senin (24/09).
BACA: Diterima Bupati Bekasi, Audiensi Guru Honorer Membuahkan Hasil?
“Kami mengapresiasi perjuangan konkret rekan-rekan honorer hari ini. Ini bentuk nyata, bahwa terdapat banyak permasalahan honorer yang sudah menggunung seperti gunung es, yang sebagian disuarakan rekan-rekan honorer hari ini ke Pemkab Bekasi,” kata Nyumarno.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan sebagai langkah nyata DPRD Kabupaten Bekasi untuk mengawal perjuangan para guru honorer, Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi segera melakukan Rapat Internal bersama Ketua DPRD. Kesepakatan dalam rapat internal tersebut adalah usulan agar dibentuk POKJA (Kelompok Kerja) Tenaga Honorer Kabupaten Bekasi.
“Pokja Tenaga Honorer Kabupaten Bekasi inilah yang nanti akan melakukan pembahasan kaitan honorer, baik itu peningkatan kesejahteraan, jaminan kesehatan ataupun status kepegawaian tenaga honorer tersebut,” ucapnya.
BACA: Ribuan Guru Honorer Kabupaten Bekasi Tumpah Ke Jalan
Rapat internal ini rencannaya akan dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD H.Anden, serta dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bekasi H.Sunandar SE. Sedangkan beberapa Anggota Komisi IV yang hadir diantaranya Jamil,S.Sos (PAN), Dede Iswadi (Nasdem), Nurdin Muhidin (PAN), dan Nyumarno (PDI Perjuangan).
Ia mengatakan sebelumnya telah ada beberapa upaya konkret dari DPRD Kabupaten Bekasi, dimulai dari penganggaran Jastek untuk kesejahteraan honorer sejumlah sekitar Rp. 161 Milyar sejak tahun 2017 lalu serta mendesak Pemerintah Daerah agar membuat data base kaitan Honorer yang dibahas melalui rapat gabungan antara Komisi IV DPRD, Komisi I DPRD, BKD, Bagian Pembangunan Setda Bekasi, Dinas Pendidikan, dan beberapa SKPD terkait.
“Kaitan bentuk pengakuan dan SK dari Pemerintah Daerah, memang baru pada tahap bentuk pengakuan, dengan ditetapkannya rekan-rekan honorer sebagai penerima Jastek dari APBD. Di situ SK Bupati kaitan penerima Jastek sudah ada, by name by addres,” imbuhnya.
Menurutnya, baru itu saja pengakuan yang diberikan oleh Pemkab Bekasi. Sedangkan yang dituntut oleh para guru honorer adalah SK BUPATI kepada orang per orang honorer, yang menetapkan mereka sebagai pegawai Honorer Pemkab Bekasi.
“Dan kabarnya tuntutan itu belum dapat dipenuhi, karena kendala PP 48 tahun 2005, PP 56 tahun 2012 yang melarang semua Pejabat Pembina Kepegawaian yaitu Kepala Daerah dan Pejabat lain di lingkungan instansi dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenisnya. Di tambah lagi ada Permendagri No.814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 yang menegaskan larangan pengangkatan tenaga honorer. Mungkin kendala itulah yang harus segera dicarikan solusi bersama,” ungkapnya.
Hal lain yang sudah kita lakukan, sambungnya, pada tanggal 19 September 2018 yang lalu, Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi telah meminta lembaga DPRD Kabupaten untuk berkirim Surat ke Presiden RI, DPR RI, Badan Legislasi DPR RI, MenPan RB, Menkumham, dan Menteri Keuangan kaitan dukungan pengangkatan honorer secara bertahap kepada Pegawai Non PNS melalui Revisi UU ASN.
“Surat itu sudah dikirim, dan di dalamnya juga berisi dukungan pengangkatan secara bertahap pada 4 nomenklatur, yaitu Honorer K-2 dan Non Kategori, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Non PNS untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil secara berkeadilan. Prinsipnya kami DPRD Kabupaten Bekasi mendukung perjuangan kesejahteraan honorer Kabupaten Bekasi, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, serta upaya-upaya lainnya,” kata dia.
Pantauan di lapangan, hingga pukul 17.00 WIB, massa masih terus berkumpul di gerbang plaza pemkab bekasi dan terus berorasi. Mereka mendesak agar Pemkab Bekasi memenuhi tuntutan mereka. Bahkan sebagai bentuk kekecewaan karena aspirasi tidak didengar oleh Bupati, sejumlah honorer perempuan nekat memanjat pagar gerbang Plaza Pemkab Bekasi. (BC)
