BERITACIKARANG.COM, CIKARANG SELATAN – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Dengan wilayahnya yang sangat luas, selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi menghadapi kendala alokasi dana APBD yang terbatas.
Karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi terus mengajak para pemangku kepentingan, baik para Camat maupun Kepala Desa untuk ikut mengetuk pintu hati perusahaan swasta yang di wilayahnya agar turut berpartisipasi dalam pembangunan, baik di bidang infastruktur maupun Sumber Daya Manusia (SDM).
BACA: Perusahaan di Kabupaten Bekasi Diminta Lapor Penyaluran CSR
“Partisipasi para pihak, khususnya swasta akan sangat membantu akselerasi pembangunan di Kabupaten Bekasi, yang tidak bisa sepenuhnya mengandalkan APBD,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Entah Ismanto usai menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Cikarang Selatan untuk Pembangunan Tahun 2025, Rabu (24/01). Kegiatan ini turut dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, aparatur desa se-Kecamatan Cikarang Selatan serta unsur terkait lainnya.
Entah meyakini dengan adanya dukungan swasta dalam percepatan pembangunan, bisa berdampak terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan perusahaan tersebut. “Jadi kita berikan ruang seluas-luasnya dan itu pun kita tidak menerima dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk program,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya pun mendorong agar para Camat maupun Kepala Desa melaporkan setiap kegiatan yang dimaksud kepada Forum CSR yang berada di bawah naungan Bappeda Kabupaten Bekasi. Pelaporan dapat dilakukan melalui aplikasi Simpel CSR. “Karena selama ini ternyata memang banyak yang tidak dilaporkan. Terkadang ada perusahaan yang nyumbang kecil dan nggak dilaporin karena menganggapnya charity. Padahal nggak apa-apa, laporin aja agar terdata,” ungkapnya.
Camat Cikarang Selatan, Muhammad Said mengatakan pada Musrenbang kali ini pihaknya menerima kurang lebih 226 usulan pembangunan dari tujuh desa yang ada di wilayahnya. Sebagian usulan yang telah dimasukan dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) tersebut, beberapa diantaranya merupakan usulan musrenbang tahun sebelumnya yang belum terakomodir pembangunannya di tahun ini.
“Pagu anggaran untuk pembangunan di Cikarang Selatan pada tahun 2024 sebesar Rp36 miliar untuk kurang lebih 116 kegiatan Tentu saja ini tidak dapat mengakomodir semua usulan kegiatan dari masyarakat,” ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya intens membangun komunikasi dengan pihak swasta serta mengajak mereka terlibat dalam pembangunan, khususnya di wilayah Cikarang Selatan. Terlebih wilayahnya diapit oleh 5 kawasan industri yang diisi oleh ribuan tenant.
“Hasil komunikasi Alhamdulillah mereka sangat welcome dan mau berpartisipasi tinggal kita membawakan data, informasi, kebutuhan dan permasalahan yang dialami oleh masyarakat sehingga nantinya mereka tidak bingung lagi mau bantu apa, bagaimana caranya dan siapa penerima manfaatnya,” kata dia.
Said mengatakan di tahun 2023 lalu terdapat sejumlah kegiatan pembangunan di wilayahnya yang berasal dari non APBD atau berasal dari bantuan swasta melalui program CSR. Beberapa diantaranya yakni pengaspalan halaman kantor kecamatan, perbaikan toilet mushola, pembangunan posyandu dan sejumlah bantuan lainnya untuk lembaga pendidikan atau sekolah.
“Itu lah yang sementara ini bisa kami lakukan dan ini kedepan kami akan kencangkan, kami intensifkan untuk mengetuk kesadaran dan komitmen pihak swasta berpartisipasi dan berkontribusi kepada masyarakat yang layak dan pantas untuk dibantu,” kata Said. (dim)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
