BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Sosial (Dinsos) diminta untuk melakukan pendataan terhadap jumlah warga miskin secara tepat dan akurat sesuai dengan fakta dilapangan. Permintaan itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Dede Iswadi.
“Hingga saat ini kita belum tau berapa jumlah real warga kurang mampu yang ada di Kabupaten Bekasi,” kata Dede.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Kebangkitan NasDem di DPRD Kabupaten Bekasi itu mengatakan salah satu upaya yang bisa dilakukan Dinsos untuk melakukan pendataan adalah dengan menjalin kekompakan secara berjenjang, baik dengan pihak Kecamatan ataupun Desa.
“Saya fikir sampai sekarang mereka masih berjalan sendiri-sendiri ya. Dinsos kemana, Kecamatan kemana serta Desa kemana. Dan saya pun yakin ketika mereka ditanya tentang jumlah warga tidak mampu yang telah membuat SKTM, datanya ampar-amparan, nggak matching, ” ucapnya.
Oleh karena itu, lanjut Dede, diharapkan Dinsos dapat segera bersinergi dengan pihak Kecamatan maupun Desa agar kedepannya bisa melakukan pendataan warga miskin guna memudahkan pemerintah dalam penyediaan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, dll.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Edi Rochyadi mengatakan berdasarkan data dari TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulan Kemiskinan) di tahun 2011 jumlah warga miskin di Kabupaten Bekasi berjumlah sekitar 520 ribu orang.
“Sekarang ini kita sedang lakukan evaluasi kemungkinan jumlahnya bisa berkurang, bisa juga bertambah. Kita mau sepakati dulu nih dengan SKPD lainnya seperti dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan lainnya supaya ketemu pemahaman datanya. Nantinya data itu yang akan kita pakai dan kita jadikan sistem,” ucapnya.
Sistem tersebut, sambungnya, akan terintegrasi secara online sehingga bisa juga diakses di Desa dan Kecamatan. “Untuk data kriteria warga kurang mampu, kita masih mengacu kepada 14 indikator yang dikeluarkan oleh kementrian sosial,” ucapnya. (BC)
