BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Pengelolaan dana desa harus diubah dari pola konsumsi menjadi pola investasi. Demikian disampaikan Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Pria yang juga menjabat sebagai Bupati Purwakarta itu mengatakan, dengan demikian pemerintahan desa seharusnya tidak lagi berpikir penyerapan dana desa dalam konteks program habis pakai semata. Dana desa itu harus bermanfaat bagi kepentingan desa dalam jangka panjang.
Infrastruktur jalan misalnya harus kuat selama 30 tahun. Sumber air bersih dan hutannya juga harus dipertahankan dan terjaga.
“Investasi lainnya dengan buka lapangan kerja, misalnya dengan dana desa Rp1 miliar itu harus digunakan untuk membuka lapangan kerja dengan membeli alat-alat produksi. Dengan begitu ada perputaran uang di desa,” kata pria yang akrab disapa Kang Dedi itu.
Upaya investasi ini akan ditunjang oleh keberadaan lembaga fiskal di desa dalam wujud Bank Desa. Dedi memang menggagas sinergi bank dan desa, dengan menjadikan Bank Jabar Banten (BJB) sebagai tempat penyertaan modal pemerintah desa di Purwakarta.
Nantinya, setiap desa mendapat alokasi anggaran Rp 1 miliar dari APBD Purwakarta, yang kemudian akan disertakan ke dalam modal BJB. Artinya, pemerintahan desa di Purwakarta turut menjadi pemegang saham di BJB.
Hal itu berarti, sebagai pemegang saham, pemerintahan desa bisa mendapat keuntungan seperti dividen. Dan keuntungan itu bisa digunakan untuk pembangunan desa.
“Dan bila hal ini dijalankan, desa akan menjadi mandiri, dan bahkan Indonesia juga akan mandiri,” kata dia. (HIZ)
