BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad mendesak Kementerian Perindustrian menggenjot industri dalam negeri memproduksi alat pelindung diri (APD) masker, hand sanitizer dan kebutuhan lain dalam menghadapi pandemi COVID-19. Menurutnya dalam kondisi seperti saat ini, kebijakan pemerintah di sektor industri harus berpihak untuk kepentingan masyarakat.
“Jangan jadikan wabah COVID-19 ini sebagai kesempatan bagi pelaku usaha besar untuk mengambil kesempatan dengan mencari untung sebesar-besarnya,” kata Daeng Muhammad, Kamis (09/04)
Dikatakannya, Pemerintah bukan hanya dituntut mendorong kapasitas produksi APD, masker maupu hand sanitizer dalam skala besar sehingga mudah didapat masyarakat. Melainkan, juga harus turut mengontrol harga jualnya sehingga terjangkau oleh masyarakat. Bahkan kontrol ketat pun harus dilakukan untuk mengembalikan harga-harga kebutuhan lain menjadi normal.
“Negara harus hadir dalam kondisi darurat seperti sekarang, rakyat butuh butuh perlindungan serta kebijakan yang pro rakyat, bukan malah sebaliknya. Saya minta pemerintah kontrol harga jual jangan diatur pasar atau pemain besar, ” imbuhnya.
Politisi PAN ini juga meminta Kemenperin agar mendorong industri dalam negeri untuk memproduksi alat bantu pernapasan atau ventilator. Hal itu lantaran beberapa negara yang memproduksi ventilator dan APD saat ini sedang menahan ekspor untuk memenuhi kebutuhan di negaranya.
“Mulai sekarang industri kita harus bangkit dengan kondisi sulit seperti sekarang dengan konsep mandiri dan berdikari. Hikmahnya adalah kita bisa merubah arah kebijakan industri dalam negeri kita untuk lebih berpihak pada kepentingan rakyat. Kita tidak tahu tantangan kedepan seperti apa tapi sebagai bangsa kita harus siap,” imbuhnya.
Selain itu disampaikannya penguatan industri farmasi adalah mutlak harus dilakukan dengan mengandalkan sumberdaya alam sendiri. Salah satunya adalah dengan membangun industri obat herbal dan obat-obatan dalam negeri. “Saatnya sekarang haluan dan kebijakan negara hanya berorentasi pada kepentingan dan penyelamatan rakyat,” kata legislator dari Dapil Jawa Barat VII itu. (BC)
