BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi mencatat sebanyak 162 titik di wilayahnya masih terendam banjir hingga Senin (26/01) siang. Banjir tersebut tersebar di 40 desa yang berada di 12 kecamatan. Sebanyak 26.961 Kepala Keluarga (KK) terdampak, dengan 3.272 KK di antaranya terpaksa mengungsi ke 14 lokasi pengungsian.
Tiga titik banjir terparah tercatat berada di Desa Lenggahari, Kecamatan Cabangbungin dengan ketinggian air mencapai 130 sentimeter, Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya hingga 120 sentimeter, dan Desa Setiamekar, Kecamatan Sukawangi dengan ketinggian air mencapai 100 sentimeter.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyebutkan bahwa sebagian besar wilayah terdampak banjir merupakan kawasan perumahan. Menurutnya, salah satu penyebab utama banjir adalah kesalahan tata ruang yang tidak terantisipasi sejak awal. “Ya pasti karena tata ruang. Kalau Sungai Citarum dan Cikarang Bekasi Laut (CBL) tinggi, pasti banjir. Berarti ada kesalahan tata ruang yang dari awal tidak diantisipasi,” ungkapnya.
BACA: Resolusi Banjir Bekasi dan Jalan Menuju Resiliensi: Mengulang atau Belajar dari Sejarah?
Sebagai langkah awal, Pemerintah Kabupaten Bekasi sedang melakukan identifikasi penyebab banjir di setiap wilayah terdampak. Selain itu, pemerintah juga berencana memanggil para pengembang perumahan untuk mencari solusi penanganan banjir. “Hari ini saya memanggil beberapa pengembang. Saya minta tuntaskan dulu banjirnya. Tidak boleh mengembangkan rumah lagi sebelum banjirnya selesai,” tegas Asep.
Ia juga menyatakan bahwa untuk sementara waktu perizinan pengembangan perumahan akan dihentikan. Namun demikian, kebijakan ini masih dalam tahap perencanaan dan belum dilengkapi dengan aturan teknis maupun sanksi bagi pengembang yang melanggar. “Untuk saat ini, perizinan kita stop dulu,” katanya.
Selain fokus pada penanganan banjir, Asep juga menyoroti kerusakan infrastruktur akibat banjir. Ia menyebut pemerintah daerah akan memprioritaskan perbaikan infrastruktur yang rusak dan menginstruksikan Sekretaris Daerah serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk membahas langkah strategis ke depan. “Pasca banjir pasti banyak infrastruktur yang rusak. Makanya sekarang kita tanggulangi, kita lihat ke depannya bagaimana,” ujar Asep.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah telah merencanakan pembangunan yang berkeadilan di seluruh desa pada tahun 2027. Namun, kondisi banjir saat ini memaksa pemerintah untuk memprioritaskan perbaikan sektor-sektor yang dianggap paling mendesak. “Kalau di perumahan, ya perumahannya yang harus ngerapihin. Kalau di pedesaan, mungkin pemerintahannya,” kata dia.
Meski pemerintah menyebut akan mempercepat penanganan pascabanjir, langkah yang disampaikan masih terbatas pada pendataan dan pertemuan dengan pihak terkait.“Kita identifikasi dulu banjirnya di mana saja, lalu kita undang pengembang-pengembangnya, solusinya seperti apa,” tandasnya. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
