BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan aparat tingkat desa, Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, mengumumkan rencana kenaikan insentif bagi Ketua RT dan Ketua RW. Janji ini menjadi salah satu program prioritas yang akan diwujudkan pada tahun 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Ade saat memaparkan program kerja 100 hari pertamanya usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi terkait Serah Terima Jabatan dari Pj Bupati Dedy Supriyadi, yang berlangsung di Gedung DPRD, Kompleks Perkantoran Pemkab Bekasi, Kamis (20/02).
BACA: Kabupaten Bekasi Susun Skema Efisiensi Anggaran Tanpa Kurangi Pelayanan Publik
Ade menjelaskan bahwa meskipun program ini menjadi prioritas, realisasinya belum dapat dimasukkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Hal ini disebabkan oleh adanya kebutuhan anggaran untuk pembangunan lainnya yang tidak bisa diabaikan.
“Jadi ada beberapa program prioritas yang tidak bisa dimasukkan di APBD 2025 karena akan mengganggu anggaran pembangunan yang lain. Jadi nanti (di 2026) insya Allah akan bertahap, termasuk untuk Ketua RT dan RW yang akan dinaikkan gajinya,” ujar Ade Kuswara Kunang.
Diketahui, kenaikan insentif bagi Ketua RT dan RW merupakan salah satu janji kampanye pasangan Ade Kuswara Kunang – Asep Surya Atmaja dalam Pilkada 2024 lalu. Saat itu, pasangan yang diusung PDI Perjuangan, Partai Buruh, PPP dan PBB ini berkomitmen untuk meningkatkan insentif Ketua RT dan RW hingga mencapai Rp2 juta per bulan.
BACA: Kabupaten Bekasi Gali Pendapatan Daerah dari DBH Pajak Penghasilan
Saat disinggung mengenai tantangan dalam merealisasikan program prioritas di tengah upaya efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, Ade optimis bahwa hal itu dapat dilakukan tanpa mengganggu prioritas pembangunan lainnya. Menurutnya, kunci utama keberhasilan adalah terjalinnya kekompakan antara seluruh Perangkat Daerah dengan melibatkan tokoh masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.
“Pertama kita harus kompak kepada seluruh Perangkat daerah , kita harus kompak dengan tokoh masyarakat. Karena memang APBD ini adalah anggaran rakyat. Jadi harus ada transparansi, bukan hanya para pemangku kepentingan tapi tokoh masyarakat pun nantinya akan kita libatkan,” tegas Ade. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
