BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Perwakilan Paguyuban Ojek Pangkalan (Opang) mendatangi gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Kamis (16/03). Tujuannya adalah untuk beraudiensi dengan wakil rakyat terkait persoalan maraknya Ojek Online di Kabupaten Bekasi.
“Jadi gini kita nggak mau ada konflik, nggak mau ada pertumpahan darah seperti di daerah lain antara ojek pangkalan dan ojek online. Makanya kita datang ke ‘Orang Tua’ (Anggota Dewan-red) gimana jalan keluarnya,” kata Juandi, Ketua Paguyuban Ojek Paguyuban saat ditemui di gedung DPRD Kabupaten Bekasi.
Ia mengatakan bahwa mayoritas tukang ojek online bukan warga Kabupaten Bekasi, melainkan warga pendatang. “Yang jadi ojek online itu bukan orang Bekasi. Dia pendatang dan karyawan, kebanyakan adanya di kontrakan. 95% itu orang luar. Saya yakin bukan pribumi di wilayah sini,” kata dia.
Makanya, lanjut Juandi, ia meminta adanya jalan keluar dari pemerintah daerah, khususnya DPRD Kabupaten Bekasi agar menyelesaikan persoalan ini. “Jadi kita mau minta solusi dari ‘Orang Tua’ kita lah jangan sampai gara-gara 10 – 20 ribu ada pertumpahan darah,” ucapnya.
Sayangnya, saat perwakilan Paguyuban Ojek Pangkalan tersebut tiba tidak seorangpun anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang menerimanya. Namun surat audiensi yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Paguyuban Ojek Pangkalan telah diterima Staf Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi beberapa waktu lalu.
“Suratnya sudah diterima Staf Komisi III. Tetapi belum sampai ke ‘Orang Tua’ kita. Alasannya lagi pada Kunjungan Pansus LKPJ. Nanti hari Senin kita akan datang lagi,” kata Juandi. (BC)
