BERITACIKARANG.COM, CIKARANG TIMUR – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, H. Daris menggelesar reses untuk menyerap aspirasi dari masyarakat di daerah pemilihannya. Anggota Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Bekasi ini melakukan kegiatan tersebut dengan mengunjungi warga di Kp. Baru Poncol RT 02/08 Desa Tanjung Baru Kecamatan Cikarang Timur.
“Saya ini anggota DPRD Kabupaten Bekasi, tetapi justru dalam reses ini banyak kebijakan pemerintah pusat yang dikeluhkan,” kata H. Daris saat ditemui usai kegiatan reses, Sabtu (26/01).
Beberapa keluhan yang dimaksud, diantaranya berkaitan dengan kebijakan outsourching dan Perjanjian Kerja Antar Waktu (PKWT) yang tertuang dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dianggap membebani masyarakat.
“Di kita (Kabupaten Bekasi-red) ini notabene banyak pabrik tetapi masyarakat masih mengeluhkan anak-anaknya susah mendapatkan pekerjaan. Sekalinya ada peluang masyarakat harus mengeluarkan uang hingga lima juta rupiah agar anaknya bisa bekerja. Ketika sudah bekerja, gajinya dipotong dan itupun kadang-kadang hanya 6 bulan bahkan paling lama satu tahun (bekerjanya-red). Ini kan menunjukan bahwa pemerintah sudah tidak peduli lagi dengan kesejahteraan rakyatnya, menurut saya ini jahat sekali,” kata H. Daris.
Persoalan lainnya, sambung H. Daris, yakni terkait dengan masih sulitnya masyarakat memperoleh e-KTP dan KIA (Kartu Identitas Anak). “Masalahnya memang sederhana, tetapi persoalan yang sederhana saja tidak tuntas bagaimana dengan persoalan yang besar?” ungkapnya.
Menurut hematnya, sebelum kebijakan itu dikeluarkan oleh pemerintah sepatutnya sarana dan prasarana yang memadai dipersiapkan terlebih dahulu agar masyarakat mudah memperolehnya. “Kalau prosesnya sulit, ujung-ujungnya kan muncul oknum. Bikin sama saya, e-KTP dan KIA nanti dipermudah. Kalau seperti ini, kan rakyat yang terus-terusan ditindas,” cetus pria yang mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI dari Dapil VII Jawa Barat di Pemilu 2019 itu.
Salah seorang warga setempat, H. Udin mengatakan selain persoalan ketenagakerjaan dan e-KTP, warga di wilayah setempat juga diakuinya banyak yang mengeluhkan mekanisme penyaluran Beras Bansos Rastra.
“Jadi datanya itu data lama dan udah nggak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Banyak warga di kita yang harusnya dapat beras tetapi nggak dapat. Saya nggak tau persoalannya ada dimana. Mudah-mudahan saja, dari kegiatan ini aspirasi warga bisa disampaikan dan dikawal pak H. Daris sampai benar-benar terealisasi,” kata H. Udin. (BC)
