Sekda Kabupaten Bekasi, Uju saat menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2018 yang diserahkan oleh Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil | Foto: Humas Pemkab Bekasi
Sekda Kabupaten Bekasi, Uju saat menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2018 yang diserahkan oleh Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil | Foto: Humas Pemkab Bekasi

Raih WTP 5 Kali Berturut, Kabupaten Bekasi Diganjar Penghargaan dari Menkeu

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT  – Pemerintah Kabupaten Bekasi mendapatkan apresiasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2018. Terlebih lagi, raihan ini merupakan  yang kelima kalinya diperoleh secara berturut turut.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil pada acara Penyerahan Penghargaan atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2018 kepada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Barat, di Ballroom Hotel Hilton Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/11) sore.

Acara ini dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Forkopimda Jawa Barat, Pangdam 03 Siliwangi beserta jajaran, Kajati Jawa Barat, Perwakilan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat, perwakilan Kementerian Keuangan RI, perwakilan BPK RI,  Satuan Kerja penerima DIPA Tahun Anggaran 2019, dan seluruh Bupati/Walikota se-Jawa Barat atau perwakilan.

Sekretaris Daerah Uju, yang mewakili Pemerintah Kabupaten Bekasi, menerima langsung penghargaan tersebut, dan berharap agar Kabupaten Bekasi tetap bisa berprestasi mendapatkan Opini WTP pada tahun yang akan datang.

“Harapannya, mudah-mudahan kita tetap bisa mempertahankan prestasi ini, agar di tahun-tahun berikutnya kita tetap bisa mendapatkan Opini WTP lagi,” katanya.

Dalam sambutannya, Ridwan Kamil menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo tentang tiga rumus untuk menjadikan sebuah negara maju. Yang pertama, dalam lima tahun kedepan kita harus fokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Jadi saya harapkan kepada para kepala daerah untuk memprioritaskan dan memaksimalkan penguatan SDM, dalam bentuk pendidikan, kesehatan dan daya belinya,” ujarnya.

Perihal yang selanjutnya yakni Reformasi Birokrasi, seperti yang telah diusung oleh Kementerian Dalam Negeri tentang wacana penghapusan Eselon III dan Eselon IV dalam birokrasi pemerintahan nasional, yang nantinya akan dialihkan menjadi posisi problem solving career.

Yang terakhir, Ridwan menyampaikan tentang quality infrastructure, yang berarti pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Sehingga tidak sekedar penyerapan anggaran yang maksimal, namun hasil pembangunan juga diharapkan maksimal.

Dalam acara ini pula, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN 2020 kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi.  (***)

Baca Juga

Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin saat mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedua kalinya dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Selasa, 07 Mei 2016 lalu | Foto : Facebook

WTP Bukan Jaminan Keberhasilan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi

BERITACIKARANG.COM, CIBARUSAH – Selain Pemerintah Kota Bekasi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat juga …