BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Dalam beberapa waktu terakhir , Pemerintah Kabupaten Bekasi gencar memaksimalkan potensi penerimaan daerah dari berbagai sumber, terutama dari bantuan provinsi dan pemerintah pusat.
Saat ini, upaya itu mulai menunjukkan hasil dengan penambahan anggaran sebesar Rp 188 miliar dari pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) 2024. Hanya saja, penambahan itu belum optimal akibat lambatnya proses pembaharuan data yang menjadi indikatpr penerimaan DAU baik untuk bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.
BACA: Perbaikan Jalan Rusak di Kabupaten Bekasi Butuh Dukungan Pemerintah Provinsi dan Pusat
“Alhamdulillah ada peningkatan dana transfer dari pusat berupa DAU sebesar 15 persen atau sekitar Rp 188 miliar. Tentu ini bisa digunakan untuk kita membiayai pembangunan. Tapi memang ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki kedepannya yakni updating (pemutakhiran) data,” kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan.
Menurut saat ini penerimaan DAU untuk ketiga bidang ini ditentukan berdasarkan kriteria tertentu seperti jumlah sekolah termasuk murid, rombongan belajar hingga tenaga pengajar. Kemudian puskesmas hingga panjang jalan yang ada di daerah.
Sedangkan di Kabupaten Bekasi, indikator yang dipersyaratkan itu minim diperbaharui sehingga sulit memaksimalkan potensi penambahan anggaran melalui DAU. “Persoalannya selama ini kami belum meng-update datanya. Seperti puskesmas, sekolah, jumlah guru, jumlah rombongan belajar, panjang jalan, panjang drainase dan sebagainya perlu diurus,” kata Dani.
Terbantu Data BPS
Beruntung pada usulan Dana Alokasi Umum 2024, kata Dani, Pemkab Bekasi mendapat dukungan dari Pemprov Jabar melalui Bapenda. Alhasil kelemahan pendataan itu diantisipasi dengan menggunakan data BPS. “Jadi akhirnya menggunakan data BPS walaupun kan datanya tidak bisa langsung. Makanya dengan ini, kami langsung upayakan secepatnya untuk update data untuk tahun-tahun ke depannya,” ucap dia.
BACA: Optimalkan Dana Transfer, Dani Ramdan Ngadu ke DPR RI
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Hudaya membenarkan pemutakhiran data yang menjadi indikator penambahan DAU belum optimal. Padahal jumlah konkrit dan detail dari indikator tersebut memengaruhi besarnya bantuan anggaran.
“Seperti panjang jalan di Kabupaten Bekasi masih tercatat sekitar 900-an kilometer, padahal saat ini sudah lebih dari 1.100 kilometer. Kemudian data-data lainnya yang memang harus diperbaharui,” kata dia.
Meski belum optimal, lanjut Hudaya, pihaknya kini lebih intensif berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengupayakan peningkatan anggaran dari sektor lainnya. “Kami terus berkoordinasi, apa dan bagaimana untuk meningkatkan tambahan anggaran ini. Karena memang dasarnya hal seperti ini perlu diusahakan,” ucap dia. (dim)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
