BERITACIKARANG.COM, CIKARANG TIMUR – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Nyumarno, menggelar reses masa sidang ke-3 tahun 2025 di aula kantor Kecamatan Cikarang Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat, khususnya dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bekasi VII guna mendukung pembangunan daerah.
“Reses ini merupakan kesempatan bagi saya untuk bertemu langsung dengan masyarakat, mendengarkan keluhan serta harapan mereka terkait berbagai isu, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujar Nyumarno, Sabtu (06/09).
Sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Nyumarno menegaskan pentingnya reses sebagai sarana komunikasi langsung dengan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa selama 11 tahun menjadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi, dirinya tidak pernah melewatkan momen reses untuk mendengar aspirasi masyarakat.
BACA: Fraksi PDI Perjuangan Dorong Perlindungan Total untuk Pekerja Migran Indonesia
Nyumarno mengatakan pada reses kali ini, salah satu isu mencuat adalah terkait sistem PPDB online, khususnya aturan zonasi yang sering berubah setiap tahun. “Salah satu Ketua RT mengeluhkan aturan zonasi yang kadang diatur di awal, kadang di akhir. Hal ini menjadi perhatian penting,” ungkap Nyumarno.
Selain itu, persoalan infrastruktur juga mendominasi usulan masyarakat. Mulai dari perbaikan jalan lingkungan, drainase, sarana olahraga, hingga penerangan jalan umum. Masalah lingkungan hidup juga menjadi sorotan dengan usulan pembentukan incenerator di setiap RW untuk mengatasi persoalan sampah. “Usulan ini tadi disampaikan oleh pengurus lingkungan di wilayah Cikarang Selatan. Ini ide yang sangat menarik,” tambahnya.
Nyumarno menjelaskan bahwa kondisi APBD Kabupaten Bekasi saat ini cukup memprihatinkan karena beban belanja pegawai telah mencapai lebih dari 40%. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya memaksimalkan pendapatan daerah, menghindari kebocoran anggaran, serta memanfaatkan CSR dari perusahaan-perusahaan untuk mendukung pembangunan daerah.
“Pemerintah daerah harus memiliki strategi untuk mengakses anggaran dari pemerintah provinsi dan pusat. Selain itu, hubungan yang baik dengan para wakil rakyat di DPR RI dari Dapil Kabupaten Bekasi juga sangat penting untuk membantu membawa anggaran pembangunan dari pusat ke daerah,” tuturnya.
Terkait usulan kenaikan honor RT/RW, Nyumarno menyebutkan bahwa hal tersebut masih dalam proses pembahasan dan belum dapat dipastikan. Namun, ia berharap agar kenaikan honor tersebut dapat segera terealisasi.
Di akhir resesnya, Nyumarno mengusulkan pembentukan Tim Terpadu lintas OPD untuk secara aktif mengajukan permohonan kenaikan DAU dan DAK ke pemerintah pusat. “Jangan hanya pasrah dan menunggu. Kita harus jemput bola demi kemajuan Kabupaten Bekasi agar benar-benar terwujud menjadi daerah yang Bangkit, Maju, dan Sejahtera,” tutupnya. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
