BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi tampaknya masih memiliki tugas berat untuk menghapus penggunaan jamban cemplung. Hingga saat ini, ternyata masih banyak masyarakat yang Buang Air Besar (BAB) sembarangan dengan menggunakan jamban tak sehat yang biasa dipasang di pinggir sungai.
BACA: Tahun 2017, Sembilan Desa di Kabupaten Bekasi Bebas ‘Helikopter’
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat per Maret tahun 2017, Kabupaten Bekasi berada di posisi terendah ketiga dimana baru 61,73% rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri/bersama.
Dari data tersebut, wilayah yang menyandang status sebagai Kota Industri terbesar se-Asia Tenggara ini berada di atas Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya serta jauh tertinggal dari kota/kabupaten lain di Jawa Barat yang APBD-nya jauh di bawah Kabupaten Bekasi.
Sementara itu Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi mengklaim hingga Agustus tahun 2017 lalu sudah 74 lebih persen rumah tangga miskin sudah menggunakan jamban memadai. Sedangkan sisanya, sekitar 26 persen masih berprilaku buang air besar sembarangan seperti di kebun, sungai dan sawah.
Direktur Tiksa Institute, Ahmad Djaelani mengatakan persoalan ketersediaan jamban harus disikapi serius oleh pemerintah. Pasalnya jika melihat data, terlihat masih ada masyarakat Kabupaten Bekasi yang memiliki keterbatasan daya jangkau terhadap pemenuhan jamban.
“Tentu saja, pemerintah tidak boleh abai terhadap hal itu,” ungkapnya, Jum’at (26/10).
Oleh karenanya, ia mendorong agar Pemerintah Kabupaten Bekasi segera menggagas program ‘Bekasi Beban Jamban’ yang artinya membebaskan masyarakat Kabupaten Bekasi dari persoalan jamban.
“Semua masyarakat harus punya jamban dan toilet sendiri yang layak. Apabila tidak memungkinkan, jamban toilet dibangun secara komunal di lingkungan masyarakat,” cetus Djaelani.
Pria asal Cibarusah ini menyarankan agar Pemkab Bekasi dapat menggandeng para pelaku industri untuk memenuhi kebutuhan dana program ini lewat program CSR.
“Selain itu, Pemkab Bekasi juga bisa melibatkan perguruan tinggi untuk kepentingan pemetaan dan indentifikasi infrastruktur sanitasi masyarakat. Yaaa, itu ge kalau mau,” cetusnya. (BC)
