BERITACIKARANG.COM, CIKARANG UTARA – Lahan bekas bangunan liar (bangli) yang telah digusur oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi hingga kini masih terbengkalai atau belum dimanfaatkan secara maksimal.
Lahan yang berada di sepanjang jalur pengairan atau PJT II dari Desa Waluya, Karangharja, hingga Karangasih di Kecamatan Cikarang Utara tersebut masih belum memiliki kejelasan terkait fungsi dan peruntukannya.
Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah saat ini sedang mempertimbangkan beberapa opsi pemanfaatan lahan tersebut. Ia menegaskan bahwa lahan negara harus digunakan untuk kepentingan umum.
BACA: Penertiban Bangli di Cikarang Utara, Pemilik Bangunan Bersitegang dengan Petugas Pol PP
“Kalau di Cikarang Utara, nanti peruntukannya apakah kita buat ruang terbuka hijau, bikin halte, atau pelebaran jalan. Bisa juga untuk normalisasi supaya tidak banjir lagi seperti di Gabus, Tambun Utara,” ujar Ade Kuswara Kunang belum lama ini.
Ade juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah memahami kondisi warga yang terdampak penggusuran. Namun, ia mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam memberikan solusi bagi masyarakat yang terdampak.
BACA: Bangli Dibongkar, Pabrik di Sempadan Sungai Dibiarkan?
“Kalau misalkan anggarannya banyak, ya kita pasti kasih solusi, baik itu rumah, kesehatan, pendidikan. Tapi kan di sini kita juga minta bantuan dari provinsi, pusat, dan pihak swasta,” jelasnya.
Tak hanya di Cikarang Utara, situasi serupa juga terjadi di wilayah Babelan, Cikarang Barat dan Tambun Selatan. Lahan-lahan yang telah dibersihkan dari bangunan liar di daerah tersebut hingga kini belum ditata sesuai rencana awal.
Rencana seperti pemagaran, penghijauan, atau pelebaran jalan belum terealisasi. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
