BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi mendorong agar persoalan pengangguran di Kabupaten Bekasi dapat menjadi perhatian serius seluruh pihak. Program pemerintah yang digulirkan pun harus dioptimalkan, salah satunya Balai Latihan Kerja (BLK).
Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Rusdi Haryadi mengatakan BLK yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bekasi terkesan tidak terurus. Padahal, melalui BLK ini pengangguran yang ada di Kabupaten Bekasi akan mendapatkan bekal atau ilmu yang berpeluang terjun ke dunia usaha atau industry.
“Kami sudah melakukan kunjungan lapangan ke BLK di Tambun Utara. Poin pentingnya, misi kita kunjungan kesana adalah karena sampai hari ini sudah berganti 3 kepala dinas, tapi bangunan itu belum bisa dijalankan. Ini yang menjadi perhatian kami,” ungkapnya, Selasa (16/06).
Secara aspek teknis, sambungnya, legislatif sudah berupaya agar pemerintah daerah mengoptimalkan keberadaannya dengan menyetujui anggaran untuk kertersediaan sarana dan prasarana serta pembangunan (revitalisasi) gedung BLK tersebut.
“Dulu Disnaker targetkan pengoperasian BLK itu tahun 2019, nah tetapi mundur karena masalah anggaran dan saat itu ada miskomunikasi karena mereka (Disnaker) hanya sebagai sebagai user sedangkan yang membangun Dinas PUPR,” ungkapnya.
Akibat adanya miskomunikasi ini, pembangunan yang dilakukan banyak menemui kendala. Dari hasil kunjungan lapangan, secara fisik terlihat plafon gedung masih ditemukan kebocoran disana sini. Kemudian, pagar yang dibuat pun tak sesuai standar.
“Pagarnya kita lihat tidak sesuai standar, terlihat hanya seadanya saja. Padahal, kalau BLK ini dioperasikan ada alat yang nilainya fantastis sehingga harusnya dibuat tinggi agar aman dan butuh sekuriti untuk menjaga gedung ini. Tapi kalau kita lihat pagarnya ini sangat tidak aman,” kata politisi PKS ini.
Sedangkan dari aspek non teknis, pihaknya melihat sinergi antara perangkat daerah, khususnya antara Disnaker dan Dinas PUPR masih belum berjalan baik.
“Dan yang tak kalah penting juga masalah political will, ada semacam gejala umum di eksekutif ada anggaran yang tak terserap dan menjadi Silpa. Dinas Tenaga Kerja menyumbang Rp 28 miliar karena BLK ini tak direvitalisasi. Saya melihat ada aspek prudent atau kehati-hatian eksekutif dalam menggunakan anggaran, sehingga ini tidak terserap,” kata dia.
Polisitis PKS ini berharap agar BLK ini dapat segera dioptimalkan dan memiliki portofolio yang sesuai dengan tujuan dan harapan untuk mengentaskan pengangguran di Kabupaten Bekasi.
“Kamipun berharap usia produktif di Kabupaten Bekasi bukan hanya sebagai karyawan tetapi juga bisa mandiri dan membuka lapangan kerja,” tandasnya. (ADV)
