BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Arifatul Choiri Fauzi, menegaskan pentingnya kolaborasi dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Hal ini disampaikan saat meresmikan Kantor Pelayanan Terpadu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Bekasi serta Rumah Perlindungan Sementara (RPS) Ramah Anak yang berlokasi di Kawasan Industri Delta Silicon II, Cikarang Pusat, Kamis (11/12).
Menurut Arifatul, perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab semua pihak. “Kolaborasi antarinstansi pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan perlindungan maksimal bagi perempuan dan anak-anak di Kabupaten Bekasi,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti perlunya keterlibatan masyarakat dan lembaga lain untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. “Kita butuh sekolah yang aman, keluarga yang saling menghargai, masyarakat yang berani melapor, serta lembaga layanan yang profesional tanpa menghakimi. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk orang tua untuk membentengi anak-anaknya,” tambahnya.
BACA: Pemkab Bekasi dan DPRD Bahas Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak
Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyampaikan bahwa keberadaan Kantor Pelayanan Terpadu UPTD PPA dan RPS Ramah Anak merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menangani kasus kekerasan yang terus meningkat setiap tahunnya. “Kami ingin memastikan perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan perlindungan yang cepat dan terpadu. Kantor ini adalah wujud keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan layanan yang komprehensif,” ujarnya.
Asep menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan empat penguatan utama dalam pelayanan UPTD PPA. Penguatan tersebut meliputi layanan komprehensif berupa pendampingan medis, hukum, dan psikologis; aksesibilitas melalui kolaborasi lintas perangkat daerah; digitalisasi layanan aduan 24 jam; serta program pemulihan kesejahteraan bagi korban.
“Kami memastikan setiap korban kekerasan mendapatkan layanan yang cepat, aman, dan lengkap. Pendampingan menyeluruh, kemudahan akses, layanan digital 24 jam, serta dukungan pemulihan berkelanjutan menjadi prioritas kami,” jelasnya.
Selain itu, keberadaan RPS Ramah Anak menjadi pelengkap penting dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak korban kekerasan. RPS ini berfungsi sebagai tempat aman sementara sebelum anak mendapatkan layanan lanjutan. Asep menekankan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan berbagai pihak lainnya menjadi kekuatan besar dalam membangun ekosistem perlindungan yang lebih tangguh.
Ia berharap keberadaan UPTD PPA dan RPS Ramah Anak dapat memperkuat sistem perlindungan di Kabupaten Bekasi secara terstruktur dan berkelanjutan. “Kami ingin masyarakat yakin bahwa setiap bentuk kekerasan akan ditangani dengan serius. Kabupaten Bekasi harus menjadi daerah yang ramah bagi perempuan dan anak serta menjadi contoh dalam membangun ekosistem perlindungan yang berkeadilan,” tutupnya.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, unsur Forkopimda, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Ketua Baznas Kabupaten Bekasi, Pengurus TP PKK Kabupaten Bekasi, perwakilan PT Lippo Cikarang, serta tamu undangan lainnya. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
