BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Massa dari Koalisi Masyarakat Sipil Kabupaten Bekasi menggeruduk Gedung DPRD setempat, Rabu (03/09). Kehadiran mereka bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan masukan kepada pemerintah daerah serta legislatif terkait sejumlah persoalan yang dinilai sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.
Perwakilan massa diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, serta Wakil Ketua DPRD, Budi Muhammad Mustofa. Dalam pertemuan tersebut, Gunawan, salah satu perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil, menyampaikan tujuh poin penting yang menjadi fokus tuntutan mereka.
“Kami dari Koalisi Masyarakat Sipil mendatangi Gedung Wakil Rakyat ini membawa tujuh poin sebagai masukan, yang isinya agar pemerintah daerah dan legislatif serius menuntaskan banyaknya persoalan yang sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Bekasi,” ujar Gunawan.
Adapun beberapa poin yang disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil diantaranya yaitu, kedaruratan sampah, penghematan anggaran tunjangan daerah dan perjalanan dinas eksekutif serta legislatif. Kemudian penetapan Perda LP2B, revisi Perda 8 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah, serta mencabut Perda 9 Tahun 2007 tentang izin pengelolaan limbah padat Non B3 yang bernilai ekonomis karena menghambat investasi dan usaha di Kabupaten Bekasi.
Gunawan menegaskan bahwa seluruh elemen pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, harus bertanggung jawab dalam menyelesaikan berbagai persoalan ini dengan baik. Ia berharap langkah nyata segera diambil demi memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Bekasi secara luas.
“Kami tegaskan seluruh elemen yang bertanggung jawab menjalankan roda pemerintahan untuk segera menyelesaikan dengan baik. Agar berdampak baik untuk masyarakat secara meluas,” tegas Gunawan. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
