Jelang Paripurna LKPJ Bupati, Fraksi Gerindra Soroti Besarnya Silpa APBD 2015  

Suasana ruang rapat DPRD Kabupaten Bekasi menjelang rapat paripurna LKPJ Bupati, Rabu (11/05) sore.
Suasana ruang rapat DPRD Kabupaten Bekasi menjelang rapat paripurna LKPJ Bupati, Rabu (11/05) sore.

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Menjelang rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Bekasi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bekasi tahun 2015 yang akan diselenggaran hari ini, Rabu (11/05) sore, Fraksi Gerindra menyoroti proses dan hasil implementasi serta pengaruh kebijakan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah, peningkatan pendapatan, efesiensi belanja dan realisasi pembiayaan daerah.

Ketua Fraksi Gerindra, Haryanto menilai besarnya Silpa Pemerintah Kabupaten Bekasi di tahun 2015 merupakan bukti  kinerja SKPD pemerintahan Neneng Hasanah Yasin sangat buruk karena tidak mampu menyerap anggaran secara maksimal.

Bacaan Lainnya

“Bisa jadi ini juga disebabkan karena perencanaan yang tidak matang serta terkesan asal-asalan,” kata Haryanto, Rabu (11/05).

Menurut dia, realisasi daya serap anggaran belanja yang sangat rendah yang hanya mencapai 82,15 % dan menyisakan Silpa sebesar 860 M sepatutnya menjadi bahan intropeksi bersama. Padahal, sepatutnya sisa anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk hal lain yang lebih mendesak.

“Dengan adanya Silpa ini sebetulnya pemerintah, telah membuang sebuah momentum yang seharusnya bisa digunakan untuk mempercepat pembangunan dalam rangka mengejar ketertinggalan daerah kita,” jelasnya.

Ia mengatakan bahwa besarnya anggaran belanja tahun 2015 yang telah disepakati bersama, ternayat belum mampu dimanfaatkan seluruhnya untuk perbaikan kehidupan rakyat Kabupaten Bekasi. Padahal, rakyat sebetulnya telah menantikan berbagai perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik.

“Jumlah renacana anggaran yang besar itu, tidak akan berguna jika tidak diikuti dengan optimalisasi daya serap dalam penggunaan dan ketepatan alokasinya,” katanya.

Lanjut Haryanto, pihaknya memang sengaja menyampaikan hal ini agar ada perbaikan kualiatas kebijakan serta perbaikan tata kelola keuangan daerah pada masa yang akan datang.

“Ini adalah untuk kebaikan kita bersama, dimana pembangunan di Kabupaten Bekasi ini harus terus berkelanjutan dan berdampak besar bagi kemajuan dan kemakmuran masyarakat,” tutupnya. (DB)

Pos terkait