BERITACIKARANG.COM, KOTA BEKASI – Momen Hari Santri Nasional kembali menjadi ajang refleksi perjuangan dan aspirasi kaum santri. Di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Gerakan Pemuda (GP) Ansor menggelar peringatan Hari Santri dengan penuh makna, diiringi penyampaian surat terbuka kepada para calon kepala daerah Kota Bekasi periode 2024-2029. Dalam surat tersebut, mereka menuntut komitmen nyata terkait perlindungan hak-hak warga sekitar TPST Bantar Gebang.
BACA: Tak Bayar Retribusi, Truk Sampah Asal Tanggerang ‘Bebas’ Buang Sampah ke TPA Burangkeng
Ketua GP Ansor Sumur Batu, AA Muhamad Zaenudin, S.A.P., S.H., menyampaikan bahwa Hari Santri menjadi momen penting untuk mengingat kembali Resolusi Jihad yang dikumandangkan oleh Hadratus Syeikh KH Hasyim Asy’ari pada 1945. “Resolusi Jihad mengajarkan kepada kami, kaum santri, untuk selalu berjuang demi keadilan dan melawan segala bentuk penindasan. Hal ini yang menjadi dasar bagi kami, GP Ansor, untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat, khususnya di wilayah Bantar Gebang,” ungkap Zaenudin.
Dalam surat bernomor 017/PR/SR-02/X/2024 tersebut, GP Ansor menuntut perhatian khusus dari para calon kepala daerah, yaitu Bapak Heri Koswara, Bapak Uu Saeful Mikdar, dan Bapak Tri Adhianto Tjahyono, agar lebih serius menangani persoalan lingkungan dan sosial di Bantar Gebang. Wilayah ini, yang dikenal sebagai pusat pengolahan sampah terbesar milik DKI Jakarta, menghadapi berbagai masalah lingkungan yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan warganya.
Surat tersebut menekankan beberapa poin penting, di antaranya transparansi dalam pengelolaan TPST Bantar Gebang, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, kompensasi yang adil, dan penanganan dampak lingkungan. “Kami meminta agar calon kepala daerah Kota Bekasi tidak hanya memberikan janji politik, tetapi juga menghadirkan kebijakan nyata yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat terdampak,” jelas Zaenudin.
Salah satu isu krusial yang disoroti GP Ansor adalah alokasi dana kompensasi sebesar Rp 300 miliar dari Pemprov DKI Jakarta yang selama ini dirasakan tidak proporsional dan tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat terdampak. Mereka menuntut agar dana tersebut dikelola secara transparan dan diberikan secara langsung kepada masyarakat yang terdampak, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Selama ini, masyarakat Bantar Gebang, terutama di Sumur Batu, belum menerima kompensasi yang layak. Padahal, dampak dari keberadaan TPST Bantar Gebang dan TPA Kota Bekasi sangat besar, baik dari segi kesehatan, lingkungan, maupun ekonomi. Kami berharap ke depan ada keadilan dalam penyaluran dana kompensasi tersebut,” tambah Zaenudin.
Selain itu, GP Ansor juga menggarisbawahi pentingnya program-program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat Bantar Gebang yang selama ini terdampak langsung oleh keberadaan TPST. Mereka berharap, siapapun yang terpilih sebagai kepala daerah Bekasi nantinya, mampu menghadirkan solusi nyata dan terukur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Hari Santri Nasional tahun ini menjadi momentum penting bagi GP Ansor Sumur Batu untuk menyuarakan hak-hak mereka, tidak hanya sebagai santri, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang terpinggirkan akibat kebijakan yang tidak berpihak. Mereka berharap perjuangan ini akan mendapatkan perhatian serius dari calon kepala daerah Bekasi, serta membawa perubahan nyata bagi kehidupan warga Bantar Gebang. (DED)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
