BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Bekasi mengingatkan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan yang lebih produktif dan berpihak kepada rakyat. Hal ini disampaikan sebagai bagian dari pandangan akhir Fraksi PKS terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun anggaran 2024.
Ketua Fraksi PKS, Nuryasin Suparmin, menyatakan apresiasinya terhadap laporan P2APBD, namun menekankan bahwa dokumen ini harus menjadi momentum evaluasi mendalam, bukan sekadar formalitas administrasi. “Kualitas belanja, efisiensi program, serta dampak langsung kepada masyarakat harus menjadi indikator utama keberhasilan pelaksanaan APBD,” ujarnya.
Nuryasin menambahkan bahwa Kabupaten Bekasi memerlukan postur APBD yang sehat dan produktif. Oleh karena itu, pihaknya mendorong inovasi dalam meningkatkan PAD, seperti optimalisasi pajak daerah berbasis digital, pengelolaan aset daerah, serta pemanfaatan potensi ekonomi lokal. Ia juga mengusulkan agar porsi belanja modal ditingkatkan, terutama untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik dibandingkan belanja rutin yang membebani anggaran.
BACA: Jelang Tutup Tahun, APBD Kabupaten Bekasi 2024 Tersisa Rp2 Triliun
Selain itu, ia menyoroti pentingnya pokok pikiran (pokir) anggota DPRD sebagai prioritas dalam pelaksanaan pembangunan. Menurutnya, pokir adalah wujud aspirasi rakyat yang harus diwujudkan melalui kebijakan anggaran. “APBD Kabupaten Bekasi harus sinkron dengan RPMJD, RJPD, serta program nasional dan Provinsi Jawa Barat agar pembangunan berjalan terarah dan terukur,” tambahnya.
Fraksi PKS juga mencatat lemahnya serapan anggaran di sejumlah perangkat daerah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam perencanaan teknis dan eksekusi program. “Pemerintah daerah harus meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah agar serapan anggaran dapat memberikan dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Nuryasin.
Ia turut menyoroti ketimpangan pembangunan antara wilayah utara, tengah, dan selatan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, wilayah utara dan selatan membutuhkan perhatian lebih dalam pembangunan infrastruktur dasar. Selain itu, minimnya inovasi untuk menambah PAD dari sektor non-pajak seperti pengelolaan aset, destinasi wisata, dan kemitraan daerah juga menjadi perhatian. “Pemerintah harus berani membuka peluang sumber pendapatan baru untuk mendukung kemandirian fiskal,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menyatakan komitmennya untuk terus berbenah dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa pengelolaan keuangan yang efektif bukan hanya soal administrasi, tetapi juga wujud tanggung jawab moral pemerintah kepada rakyat. “Harapan kita semua, hasil dari persetujuan ini tidak hanya sebatas dokumen, tetapi mampu menjadi instrumen yang memperkuat kualitas keuangan daerah, mendorong efisiensi belanja, dan menghasilkan pelayanan serta infrastruktur yang nyata dirasakan masyarakat,” ujar Ade.
Bupati juga mengakui sejumlah tantangan yang masih dihadapi Kabupaten Bekasi, seperti kebutuhan peningkatan kualitas infrastruktur dasar, penguatan ekonomi lokal, dan perbaikan pelayanan publik. Ia berjanji bahwa pemerintah daerah akan terus berinovasi untuk menjawab tuntutan zaman dan aspirasi masyarakat. “Kami akan memperkuat sinergi antar-perangkat daerah, berkolaborasi dengan DPRD, dan melibatkan partisipasi masyarakat demi percepatan pembangunan di Kabupaten Bekasi,” pungkasnya. (RIZ)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
