DPRD Sepakat Kebijakan Full Day School Tak diterapkan di Kabupaten Bekasi

Proses audiensi mahasiswa dengan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi perihal penolakan Full Day School di Kabupaten Bekasi, Rabu (30/08) siang.
Proses audiensi mahasiswa dengan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi perihal penolakan Full Day School di Kabupaten Bekasi, Rabu (30/08) siang.

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT  – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Kabupaten Bekasi dan Gerakan Pemuda (GP) Ansor menggelar aksi di depan gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Rabu (30/08). Aksi tersebut dilakukan sebagai betuk penolakan Permendikbud 23/2017 tentang penerapan Full Day School.

BACA : Mahasiswa di Kabupaten Bekasi Tolak Full Day School

Bacaan Lainnya

Menanggapi hal ini, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Fatmah Hanum mengatakan terkait dengan Full Day School, pihaknya juga sepakat agar hal tersebut tidak diterapkan di Kabupaten Bekasi.

“Permendikbud itu, sifatnya masih opsional, masih pilihan. Kalau kita lihat dari realita di Kabupaten Bekasi memang infrastruktur pendidikan kita terkait penerapan Full Day School sangat tidak memungkinkan, hanya 8800 sekolah di indonesia yang siap dalam menerapkan Full Day School,” ucapnya.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun berjanji akan mengawal agar kebijakan tersebut tidak diterapkan di Kabupaten Bekasi.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Daris mengatakan keluhan yang disampaikan PMII dan GP Ansor Kabupaten Bekasi sejalan dengan apa yang sedang diperjuangkan DPRD Kabupaten Bekasi.

“Kami sejalan dengan keluhan mereka, terutama dalam dihapusnya poin Masyarakat Agamis dalam Visi Kabupaten Bekasi yang diperiode sebelumnya ada. Dan itu juga ditolak Badan Pembentukan Peraturan Daerah ( Bapemperda) dalam penyusunan RJPMD, oleh karena itu, aspirasi yang disuarakan mereka ini, akan kami buatkan notulensi dan akan menjadi rekomendasi kami,” ucapnya.

Kemudian, terkait permintaan agar dibuatkan peraturan ataupun sejenisnya tentang pengadaan Beasiswa bagi siswa dan mahasiswa dalam mewujudkan generasi yang unggul, ia berpandangan dapat dialokasikan dari dana lain yang menurutnya belum berjalan maksimal.

“Kedepan kita tingkatkan pembangunan sumber daya manusia, anggaran tidak harus dari APBD, kita bisa pergunakan dana lain, misalnya CSR (Corporate Social Responsibility), bansos-bansos, atau Hibah, sejauh ini belum maksimal kita terapkan, kedepan kita berusaha untuk dialokasikan ke beasiswa,” tandasnya. (BC)

Pos terkait