BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT –Dalam menghadapi keterbatasan anggaran untuk kegiatan pembangunan di 2026, DPRD Kabupaten Bekasi mendorong Pemerintah Daerah setempat mencari alternatif sumber pendanaan. Salah satu langkah yang diusulkan adalah memaksimalkan potensi Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron menyampaikan bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah terus meningkat, sementara kemampuan anggaran daerah mengalami tekanan. Oleh karena itu, dirinya menekankan pentingnya langkah proaktif dari pemerintah daerah dalam menggandeng sektor swasta melalui program CSR untuk mendukung pembiayaan berbagai kegiatan pembangunan.
“CSR dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah. Pemkab harus mampu menjalin kerja sama yang baik dengan perusahaan-perusahaan agar kontribusi mereka melalui CSR dapat dimanfaatkan secara optimal untuk berbagai kegiatan pembangunan,” ujar Ade Sukron pada Selasa (11/11).
BACA: Baru 5 Persen Perusahaan di Kabupaten Bekasi Salurkan CSR
Politisi Partai Golkar itu juga mendorong agar Pemerintah Kabupaten Bekasi mampu menyelaraskan program CSR perusahaan dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Menurutnya, aspirasi masyarakat terkait jalan rusak dan minimnya sarana prasarana menjadi prioritas yang perlu ditangani. Disisi lain, banyak perusahaan yang terkesan masih menjalankan program CSR sebatas formalitas tanpa memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
“Bantuan CSR jangan cuma sebatas kasih bola voli, jaring net, atau Rp 500 ribu untuk setiap proposal yang masuk. Itu tidak sebanding dengan dampak aktivitas mereka di daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Dwy Sigit Andrian mengatakan pihaknya terus berupaya menyelasaraskan program CSR perusahaan dengan rencana kerja pemerintah daerah. Langkah ini bertujuan agar kontribusi dari sektor swasta dapat lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Dalam waktu dekat kita akan mengumpulkan pengelola kawasan. Nanti kita minta agar usulan-usulan kegiatan yang sebelumnya sudah kami himpun dari perangkat daerah yang tidak tercover dalam APBD agar mudah-mudahan ini bisa dibantu melalui CSR,” kata Dwy Sigit Andrian.
Adapun usulan kegiatan yang diajukan mencakup berbagai bidang seperti pendidikan dan olahraga, kesehatan, seni budaya dan pariwisata, kesejahteraan sosial, usaha ekonomi, keagamaan, lingkungan hidup, pertanian-peternakan dan perikanan, hingga infrastruktur.
Selain itu, Dwy Sigit Andrian juga mendorong perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bekasi untuk melaporkan kegiatan CSR yang telah dilakukan. Ia menilai pelaporan tersebut penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekaligus mewujudkan pemerataan pembangunan.
“Ini memang menjadi tantangan bagi kami. Karena kalau saya pelajari dari tahun-tahun sebelumnya, sebenarnya sudah banyak perusahaan yang ikut andil dalam pembangunan daerah melalui CSR-nya karena bagian dari kewajiban perusahaan kepada masyarakat. Namun memang banyak di antara mereka tidak melaporkan kepada kami. Ini terus kami dorong,” ungkapnya.
Dirinya berharap upaya sinkronisasi dan pelaporan CSR ini dapat meningkatkan efektivitas kontribusi sektor swasta dalam pembangunan daerah serta menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih luas. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
