BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Hingga saat ini, tidak ada laporan mengenai jamaah umrah asal Kabupaten Bekasi yang tertahan di Arab Saudi atau mengalami kegagalan berangkat akibat situasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bekasi, Mulyono Hilman Hakim.
“Sampai hari ini belum ada laporan jamaah umrah asal Kabupaten Bekasi yang belum bisa pulang ke Indonesia maupun belum bisa berangkat akibat dampak ketegangan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah,” ujar Mulyono, Rabu (04/03).
Menurut Mulyono, tidak adanya laporan tersebut kemungkinan disebabkan oleh pihak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) yang belum memberikan tembusan secara langsung ke Kantor Kementerian Haji dan Umroh tingkat Kabupaten/Kota.
Ia pun menyarankan agar ke depannya, pihak travel yang telah memiliki izin usaha dapat melaporkan data keberangkatan jamaah umrah mereka, termasuk jumlah jamaah, tujuan, serta durasi perjalanan, ke kantor tingkat daerah.
“Jadi jangan hanya disampaikan melalui Siskopatuh di tingkat Pusat dan Kanwil saja, sehingga daerah juga punya data. Berapa jumlahnya, kemana saja tujuannya dan berapa hari mereka disana,” tambahnya.
BACA: Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bekasi Imbau Umrah Ditunda
Meski demikian, Mulyono mengingatkan bahwa jamaah umrah dari Kabupaten Bekasi yang tertahan di Arab Saudi atau tertunda keberangkatannya tidak perlu panik. Hal ini sesuai dengan imbauan dari Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah RI, menyusul situasi keamanan yang memanas di kawasan Timur Tengah.
“Kami tentunya mengimbau kepada seluruh jamaah umrah agar tidak panik. Tetap tenang dan terus berkoordinasi dengan PPIU masing-masing untuk memperoleh informasi resmi dan terkini sehingga dapat melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman,” jelasnya.
Pemerintah, lanjutnya, memastikan bahwa jamaah berada dalam pengawasan melalui koordinasi intensif dengan perwakilan Republik Indonesia serta otoritas setempat di Arab Saudi.
“Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan maksimal kepada jamaah serta memastikan setiap penyesuaian kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan,” pungkas Mulyono. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
