BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Kabupaten Bekasi yakni PT. Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) merencanakan membuat pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di gedung-gedung milik pemerintah daerah.
Direktur Utama BBWM Prananto Sukodjatmoko menjelaskan rencana tersebut merupakan bagian dari diversifikasi usaha yang dilakukan pihaknya untuk bisa terus bertahan pasca diturunkannya alokasi gas terproses dari Pertamina sebagai imbas berkurangnya cadangan gas di kilang gas yang berlokasi di Kecamatan Babelan.
BACA: Pemkab Bekasi Dorong BBWM Kembangkan Listrik Tenaga Surya
“Memang alokasi dari Pertamina dikurangi mulai dari 32 juta kaki kubik per hari, berlangsung menurun jadi maksimal 1,5 juta kaki kubik per hari. Otomatis produksi kami juga menurun,” ungkap Prananto, Rabu (04/01).
Diversifikasi usaha PLTS sendiri telah direncanakan sejak 2016 lalu, guna mengantisipasi menurunnya cadangan gas. Namun demikian, rencana itu kerap tertunda akibat dinamika politik dan pergantian kepemimpinan di kursi Bupati Bekasi.
Meski begitu, BUMD yang bergerak mengelola di bidang minyak dan gas ini, tetap melakukan rencana pengembangan usaha, salah satunya pembuatan PLTS di kilang gas Babelan yang akan dibangun dalam waktu dekat.
“Kami bahkan sudah membuat kajiannya dengan konsultan. Dalam waktu dekat, akan kami coba memasang PLTS di kilang minyak kami yang proses pembangunannya butuh waktu 90 hari,” tuturnya.
Apabila telah terpasang, PLTS yang menghasilkan daya listrik sebesar 150 kVa (kilovolt ampere) itu, akan menggerakkan mesin genset yang dalam satu bulan menghabiskan dana sebesar Rp200 juta.
Investasi PLTS di kilang gas senilai Rp3 miliar, dinilainya sangat menguntungkan untuk menggantikan biaya pembelian solar dan operasional lainnya.
Dipasangnya PLTS diharapkan bisa menumbuhkan kepercayaan pemegang saham, dalam hal ini Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan, agar BBWM bisa mengelola bisnis di lingkungan perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
Terlebih lagi, pemanfaatan energi baru terbarukan merupakan salah satu rencana jangka panjang pemerintah yang menargetkan bebas emisi karbon dengan cara pemanfaatan energi terbarukan (ET) sebesar 50 persen pada 2050 mendatang.
“Rencana kami tentunya akan berkontribusi besar untuk pemerintah Indonesia, yang juga berkomitmen dalam pertemuan G20, untuk mengurangi emisi karbon,” kata Prananto.
Ia mengharapkan agar rencana pembangunan itu bisa disambut baik sehingga nantinya gedung-gedung yang jadi aset Pemkab Bekasi bisa dipasang PLTS.
“Rencananya di minggu pertama Januari akan kami RUPS-kan untuk diajukan kepada pemegang saham, dalam hal ini Pj Bupati Bekasi, yang nantinya akan dipresentasikan ke beliau pada Februari,” tuturnya. (dim)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
