BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, resmi melantik 14 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi pada Jumat (22/08). Rotasi jabatan ini melibatkan pejabat eselon II setingkat kepala perangkat daerah. Salah satu pejabat yang menempati posisi baru adalah Iwan Ridwan, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah. Kini, ia dipercaya menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Ade Kuswara Kunang menyampaikan harapan besar kepada para pejabat yang baru dilantik, terutama terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menekankan pentingnya inovasi dalam menggenjot pendapatan daerah melalui pajak, retribusi, dan sumber-sumber lainnya, tanpa membebani masyarakat kecil. “Bekasi adalah pusat industri dan kota metropolitan. Bapenda harus punya inovasi untuk meningkatkan PAD, tapi tetap mempertimbangkan kondisi rakyat,” kata dia.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, turut memberikan pandangannya terkait pelantikan tersebut. Ia berharap Kepala Bapenda yang baru dapat menghadirkan terobosan-terobosan inovatif dalam memaksimalkan potensi daerah. Menurutnya, fakta integritas yang telah ditandatangani sebelumnya menjadi komitmen awal untuk mencapai target yang lebih baik.
BACA: Belanja Pegawai Bengkak, DPRD Kabupaten Bekasi Dorong Optimalisasi PAD
“Dengan orang yang baru, tentunya kita berharap ada terobosan-terobosan yang baru juga. Selama ini permasalahan tersebut sudah sering didengungkan sama teman-teman di Dewan. Saya kira Pak Bupati juga sudah menyerap aspirasi itu, dan mungkin orang yang ditunjuk itu sudah ada pembicaraan khusus dengan Pak Bupati bagaimana bisa memaksimalkan potensi yang ada,” jelasnya.
Selain itu, Ade Sukron turut menyoroti target kenaikan PAD yang hanya 2,8 persen per tahun. Menurutnya, angka tersebut tidak relevan dengan potensi besar yang dimiliki Kabupaten Bekasi sebagai pusat industri. Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memperhatikan keseimbangan antara belanja pegawai dan belanja pembangunan.
“Makanya kalau targetnya tidak realistis, khawatirnya nanti berdampak kepada pembangunan. Karena kita punya alokasi untuk belanja pegawai yang melampaui dari batas normal, itu hampir 42%. Tentu ini sebuah warning, alarm, agar Pemerintah Daerah mampu menyeimbangkan antara belanja pegawai dengan belanja pembangunan,” ungkapnya.
Idealnya, kata dia, dengan potensi yang ada Pemerintah Kabupaten Bekasi mampu meningkatkan PAD minimal antara 4 hingga 5 persen per tahun. “Realistisnya di 4 hingga 5 persen per tahun. Sehingga dibutuhkan inovasi-inovasi, terobosan-terobosan untuk mencari sumber pendapatan lain,” tandasnya. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
