BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi pada tahun anggaran 2025 gagal mencapai target. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan, mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi yang melambat menjadi faktor utama penyebab kegagalan ini.
“Penyebabnya memang karena adanya perlambatan ekonomi, sehingga beberapa sektor yang berpotensi menyumbang PAD juga belum bisa kami maksimalkan,” kilahnya.
Terdapat sejumlah sektor yang realisasinya tak mencapai target, di antaranya pajak perhotelan, pajak parkir dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
BACA: APBD Kabupaten Bekasi 2026 Turun Jadi Rp7,7 Triliun, DPRD Dorong Peningkatan PAD
Iwan mengatakan capaian pajak hotel tertekan karena Kabupaten Bekasi bukan daerah pariwisata sehingga tingkat keterisian kamar tidak stabil.
Selain itu, berkurangnya kegiatan pemerintah di hotel akibat efisiensi anggaran semakin menekan pendapatan sektor tersebut.
“Pendataan, penagihan, dan pemeriksaan, petugas sudah kita maksimalkan. Walau kenyataannya belum maksimal,” tandasnya.
Sebelumnya, berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan RI, hingga akhir tahun anggaran pada 31 Desember 2025 PAD yang berhasil dihimpun Pemerintah Kabupaten Bekasi hanya mencapai Rp3,64 triliun lebih atau sekitar 87,43 persen dari target sebesar Rp4,1 triliun lebih.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menyatakan bahwa capaian ini merupakan sinyal peringatan serius bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, khususnya Bapenda, untuk segera melakukan evaluasi dan pembenahan secara menyeluruh.
Politisi Partai Golkar tersebut menilai bahwa selama ini Bapenda lebih banyak mengandalkan sektor pajak yang sudah ada tanpa berupaya serius untuk memperluas basis pajak. Padahal, Kabupaten Bekasi dikenal sebagai salah satu kawasan industri dan perdagangan besar yang memiliki potensi pendapatan daerah yang sangat signifikan jika dikelola secara optimal.
“Tentunya harus ada evaluasi menyeluruh terhadap pola kerja dan strategi yang diterapkan. Tidak bisa lagi hanya mengandalkan potensi pajak yang itu-itu saja,” kata dia,
Ade menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan. Ia mendorong Bapenda untuk segera menghadirkan inovasi nyata dalam pengelolaan pajak daerah. Beberapa langkah strategis yang disarankan mencakup pemutakhiran data wajib pajak, ekstensifikasi objek pajak baru, serta optimalisasi sektor-sektor yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
“Perlu inovasi dan terobosan. Jangan hanya menunggu dari sektor yang sudah ada. Dengan teknologi yang ada sekarang, pendataan wajib pajak harusnya bisa lebih transparan dan akurat,” tegasnya.
Selain itu, Ade juga menyoroti pentingnya penerapan sistem teknologi dalam pengelolaan pajak daerah guna menekan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah. Ia menyebut bahwa digitalisasi pengelolaan pajak bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan penerimaan daerah berjalan lebih efektif dan efisien. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
