BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi tahun 2026 telah disepakati sebesar Rp7,7 triliun. Angka ini mengalami penurunan sekitar Rp600 miliar dibandingkan dengan APBD tahun 2025. Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp1,2 triliun.
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi, Saeful Islam, menyampaikan bahwa alokasi anggaran terbesar dari APBD masih dialokasikan untuk belanja pegawai. Dari total anggaran, sekitar Rp3,5 triliun digunakan untuk kebutuhan belanja pegawai. “Belanja pegawai ini memang yang paling besar dari semua pembagian keuangan daerah. Dengan angka Rp3,5 triliun, itu sangat besar sekali,” ungkapnya, Kamis (27/11).
Saeful menambahkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci untuk menyeimbangkan anggaran. Jika tidak ada peningkatan PAD, DPRD mendukung langkah pemotongan belanja pegawai agar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 24 Tahun 2024 yang membatasi belanja pegawai maksimal 30% dari total APBD.
BACA: Kabupaten Bekasi Tetapkan APBD 2025 Sebesar Rp 8,3 Triliun
“Kalau pendapatan tidak kita tingkatkan, maka kami mendorong agar dilakukan pemotongan belanja pegawai,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menyatakan bahwa pihaknya akan berupaya meningkatkan PAD melalui berbagai strategi. Salah satu langkah yang sedang dipertimbangkan adalah merevisi Peraturan Daerah (Perda) untuk memasukkan pungutan limbah logam sebagai retribusi. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi daerah mengingat banyaknya pabrik di Kabupaten Bekasi.
“Rp600 miliar itu angka yang besar. Artinya kita juga butuh spare waktu untuk membangkitkan potensi PAD. Dengan memasukkan pungutan limbah logam dalam Perda, ini bisa membantu pembangunan daerah, termasuk di sektor pendidikan dan kesehatan,” kata Ade.
Ade juga berharap agar upaya tersebut dapat segera menemukan solusi yang efektif. “Kami mohon doa dan dukungan dari masyarakat agar langkah-langkah ini dapat berjalan dengan cepat dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kabupaten Bekasi. Pada intinya, kita harus maksimal kerja untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ke depan,” tutupnya. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
