BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi merespons aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus di depan Gedung Bupati Bekasi, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Kamis (02/04)
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Saeful Islam, menyatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa merupakan bentuk nyata dari penyampaian aspirasi masyarakat. Ia menilai bahwa suara mahasiswa merupakan cerminan langsung dari persoalan yang dihadapi rakyat.
“Apa yang disampaikan mahasiswa itu adalah bentuk suara rakyat Kabupaten Bekasi. Kita sebaiknya membuka ruang untuk mendengar keluhan mereka, agar kita benar-benar memahami apa yang dirasakan masyarakat di lapisan bawah,” ujar Saeful Islam.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menegaskan pentingnya peran mahasiswa dalam menjaga sistem demokrasi. Menurutnya, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa adalah bentuk kontrol sosial yang berfungsi sebagai pengingat bagi pemerintah dan lembaga legislatif.
“Demokrasi yang dilakukan teman-teman mahasiswa ini sangat penting. Ini menjadi alarm bagi kita semua, khususnya para pemangku kebijakan, termasuk kami di DPRD Kabupaten Bekasi, agar tidak abai terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat,” tambah Saeful.
BACA: Demo Sampai Sore, Ratusan Mahasiswa Rangsek Kantor Bupati Bekasi
Diberitakan sebelumnya, r<span;>atusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi organisasi kemahasiswaan Cipayung Plus menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Bupati Bekasi pada Kamis (02/04). Aksi ini bahkan sempat memanas ketika massa mencoba merangsek masuk dari gerbang komplek perkantoran Pemkab Bekasi hingga ke teras Gedung Bupati.
Mahasiswa dari tujuh organisasi kepemudaan, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), menyuarakan berbagai tuntutan yang mereka nilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Kami melakukan aksi ini berdasarkan keresahan yang kami akumulasikan dari berbagai persoalan di Kabupaten Bekasi yang hingga kini belum terselesaikan,” ujar Adhil Laksono Murti, Ketua HMI Cabang Bekasi sekaligus perwakilan massa aksi.
Adhil menjelaskan sejumlah poin utama yang menjadi tuntutan mereka, antara lain perbaikan layanan kesehatan, peningkatan infrastruktur jalan, jaminan hak pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu, pemberantasan korupsi, jaminan kerja bagi warga lokal, evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penanganan bencana banjir, serta mosi tidak percaya terhadap Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Selain itu, mereka juga meminta DPRD Kabupaten Bekasi untuk mengawal seluruh tuntutan tersebut agar segera direalisasikan.
“Kami mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, dan pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi untuk menemui kami secara langsung. Jika mereka tidak menemui kami, kami akan tunggu di ruangannya sampai mereka datang,” tegas Adhil.
Hingga pukul 17.00 WIB, massa aksi dari aliansi organisasi kemahasiswaan Cipayung Plus masih bertahan di teras Gedung Bupati Bekasi dengan penjagaan ketat dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparat kepolisian. Di tengah aksi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Budi Muhammad Mustofa, didampingi anggota Fraksi PKS Saeful Islam, tampak hadir untuk menemui para mahasiswa.(DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
