Ajukan Izin Kemendagri, Pemkab Bekasi Perbaiki Infrastruktur Rusak Akibat Banjir

Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Bekasi sejak Sabtu (17/01) malam memicu banjir di sejumlah lokasi. Genangan air mulai terlihat sejak Minggu (18/01) dinihari merendam rumah warga serta mengganggu aktivitas masyarakat, Minggu (18/01_) pagi. Salah satu titik banjir terjadi di Jalan Raya Teuku Umar - Cibitung, tepat di depan RSUD Kabupaten Bekasi.
Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Bekasi sejak Sabtu (17/01) malam memicu banjir di sejumlah lokasi. Genangan air mulai terlihat sejak Minggu (18/01) dinihari merendam rumah warga serta mengganggu aktivitas masyarakat, Minggu (18/01_) pagi. Salah satu titik banjir terjadi di Jalan Raya Teuku Umar - Cibitung, tepat di depan RSUD Kabupaten Bekasi.

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tengah mengupayakan percepatan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir. Untuk itu, Pemkab Bekasi mengajukan izin kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna melakukan perubahan dalam perencanaan anggaran.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyampaikan bahwa sejumlah kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sistem drainase terjadi pasca banjir yang melanda wilayah tersebut. Namun, karena kerusakan tersebut belum masuk dalam perencanaan anggaran sebelumnya, Pemkab memerlukan persetujuan dari Kemendagri.

Bacaan Lainnya

“Makanya kami izin dulu ke Kemendagri, karena ada perubahan dalam perencanaan penganggaran. Status saya juga masih Plt, jadi harus melalui prosedur ini,” ujar Asep pada Kamis (19/02).

BACA: BPBD Catat Banjir, Longsor Hingga Angin Puting Beliung Terjadi di Kabupaten Bekasi

Menurut Asep, pihaknya telah dua kali menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bekasi untuk membahas kebutuhan mendesak terkait perbaikan infrastruktur. Fokus utama mereka adalah mempercepat perbaikan jalan berlubang, khususnya jalan-jalan yang menjadi jalur utama masyarakat menjelang arus mudik Idulfitri.

“Kami fokus pada percepatan pembangunan, terutama perbaikan jalan berlubang, mengingat jalur di Kabupaten Bekasi menjadi akses mudik menjelang Idulfitri,” ujarnya.

Karena statusnya sebagai pelaksana tugas, Asep menyatakan bahwa setiap kebijakan yang akan diambil harus mendapatkan persetujuan dari Kemendagri demi kepentingan masyarakat.

“Tadi kami sudah rapat. Selama dua hari ke depan, dinas-dinas teknis akan menyusun kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan percepatan. Senin depan, kami akan bersurat resmi ke Kemendagri untuk meminta persetujuan,” jelas Asep.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan infrastruktur di Kabupaten Bekasi sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal serta mendukung kelancaran mobilitas menjelang Hari Raya Idulfitri. Pemkab Bekasi juga berkomitmen untuk terus memprioritaskan kebutuhan masyarakat dalam penanganan dampak bencana. (DIM)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Pos terkait