Wakil Bupati Akui Banyak Perusahaan Keluhkan Sulitnya Perizinan di Kabupaten Bekasi

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Franky Sibarani saat bertemu dengan Wakil Bupati Bekasi, Rohim Minaterja untuk berdialog tentang persiapan Pemerintah Kabupaten Bekasi menerapkan pelaksanaan Kemudahan Investasi Langsung Kontruksi (KLIK) di dua kawasan Industri di Kabupaten Bekasi.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Franky Sibarani saat bertemu dengan Wakil Bupati Bekasi, Rohim Minaterja untuk berdialog tentang persiapan Pemerintah Kabupaten Bekasi menerapkan pelaksanaan Kemudahan Investasi Langsung Kontruksi (KLIK) di dua kawasan Industri di Kabupaten Bekasi.

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG SELATAN – Wakil Bupati Bekasi, Rohim Mintareja mengapresiasi Kedatangan Ketua BKPM RI saat meninjau dua Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi  yang terpilih menjadi Kawasan Industri dengan penerapan Pelaksanaan Kemudahan Investasi Langsung Kontruksi (KLIK).

BACA : Didampingi Wakil Bupati, Kepala BKPM RI Tinjau Dua Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi

Bacaan Lainnya

“Dengan kedatangan Ketua BKPM RI ini, mudahan-mudahan nantinya pengusaha-pengusaha yang datang Ke Indonesia bisa diarahkan ke Kebupaten Bekasi dengan kesiapan Pemerintah Kabupaten Bekasi menampung penanam modal asing maupun penanam modal dalam negri,” ungkapnya, Kamis (31/03).

Ia pun tidak memungkiri banyak pemilik perusahaan di Kabupaten Bekasi yang mengaku kesulitan dalam mengurus perizinan di Kabupaten Bekasi.

“Kenapa bisa seperti itu? Karena memang itu aturannya dan kita juga mengacu pada Perda, UU Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah (PP) No 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian ditambah lagi PP No 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan yang harus dipatuhi oleh siapapun yang hendak membangun ataupun mendirikan sebuah bangunan dengan mengantongi ijin berupa Aman Dampak Lingkungan (Amdal) dan lain sebagainya,” jelasnya.

Terang Rohim, di Kabupaten Bekasi memang masih banyak lahan kosong, namun tata ruangnya juga belum semuanya sesuai dengan peruntukannya. “Mungkin nanti kita sesuaikan tata ruangnya terlebih dahulu dengan kebutuhan sehingga kedepannya tidak mengganggu ekosistem di wilayah Kabupaten Bekasi,” cetusnya. (DB)

Pos terkait