BERITACIKARANG.COM, BANDUNG – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat memutuskan untuk melakukan aksi walkout dari ruang sidang paripurna yang tengah berlangsung pada Jumat, 16 Mei 2025. Langkah ini diambil sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dianggap mengkerdilkan peran DPRD.
Sidang paripurna tersebut membahas sejumlah agenda penting, termasuk pandangan fraksi terhadap Raperda Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, serta Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Selain itu, sidang juga mengagendakan pendapat gubernur terhadap dua Raperda prakarsa terkait perubahan Ranperda No. 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Raperda Pembinaan kepada BUMD.
Christin Novalia Simanjuntak, anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, menjelaskan bahwa aksi walkout dilakukan karena fraksinya mempertanyakan ketidakhadiran Gubernur Dedi Mulyadi dalam sidang tersebut. Selain itu, mereka juga meminta klarifikasi atas pernyataan gubernur yang dinilai meremehkan peran DPRD dalam pengambilan kebijakan.
BACA:7 Anggota DPRD Jawa Barat dari Dapil IX Kabupaten Bekasi Dilantik, Ini Dia Sosoknya
“Kami satu fraksi, sebanyak 17 orang, semuanya walkout. Alasan kami adalah terkait perkataan gubernur di Musrenbang dan APDESI yang seolah-olah tidak membutuhkan peranan DPRD Jawa Barat,” ungkap Christin dalam pernyataan resminya, Jum’at (16/05).
Menurutnya, pernyataan yang disampaikan oleh Dedi Mulyadi dalam forum resmi tidak pantas dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. “Dalam kegiatan kedinasan seperti ini, seharusnya eksekutif dan legislatif saling melengkapi, bukan saling meniadakan,” tegasnya.
Christin Novalia Simanjuntak menambahkan bahwa langkah walkout ini merupakan upaya untuk menjaga marwah dan kehormatan lembaga DPRD Jawa Barat. “Aksi walkout ini adalah bentuk kami menjaga kehormatan lembaga DPRD Jabar,” kata politisi dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bekasi tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Gubernur Jawa Barat terkait aksi walkout Fraksi PDI Perjuangan ini. Sidang paripurna pun tetap dilanjutkan meski tanpa kehadiran 17 anggota dari fraksi tersebut. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
