BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Ribuan buruh di Kabupaten Bekasi yang mengatasnamakan Aliansi Buruh Bekasi Melawan melakukan aksi unjuk rasa di Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi. Pada fase menuju new normal ini, aksi dilakukan para buruh dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, diantaranya dengan menggunakan masker dan menerapkan physical distancing (jaga jarak).
Salah seorang perwakilan dari Aliansi Buruh Bekasi Melawan, Suparno menjelaskan unjuk rasa digelar sebagai bentuk protes karena lambannya pemerintah dalam memberikan kepastian tentang Upah Minimun Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK) 2020.
“Kami meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat menyampaikan asiprasi buruh kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait UMSK Tahun 2020 karena sampai saat ini SK-nya belum ada,” kata pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Bekasi itu, Selasa (23/06).
Selain itu, buruh juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Bekasi ikut bertanggung terhadap buruh yang terdampak COVID-19. “Karena banyak juga buruh yang upahnya hanya dibayar separuh atau 50 persen, THR-nya dicicil bahkan ada yang no work no pay artinya apabila buruh WFH (work from home) maka tidak dibayarkah upahnya,” imbuhnya.
Suparno menambahkan dari hasil audiensi dengan perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan segera melayangkan surat ke Pemprov Jabar terkait permohonan SK UMSK tahun 2020 serta membentuk tim penanganan COVID-19 yang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan pengusaha.
“Aliansi ini akan selalu berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak buruh di Kabupaten Bekasi sebagai daerah dengan kawasan industry terbesar se-Asia Tenggara. Kalau buruhnya tidak diperhatikan, jangan salahkan apabila aliansi ini akan terus melakukan aksi susulan. Kamipun mendatangkan masa tidak seperti biasanya. Massa hari ini sangat sedikit, hanya kurang lebih 1000 orang dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Tetapi apabila ini tidak digubris oleh pemerintah, pastinya kami akan melakukan aksi (susulan) dengan jumlah massa lebih besar,” tandasnya. (BC)
