Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri, Sumarsono saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) untuk mengecek pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, Jum’at (19/10).
Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri, Sumarsono saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) untuk mengecek pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, Jum’at (19/10).

Sidak Ke DPMPTSP, Dirjen Otda Minta Waktu Proses Perizinan di Kabupaten Bekasi Dipersingkat

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT  – Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri, Sumarsono melakukan inspeksi mendadak (Sidak) untuk mengecek pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, Jum’at (19/10).

Sidak dilakukan untuk mengecek pelayanan di instansi tersebut tetap berjalan dengan normal pasca ditetapkannya Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangkan dalam skandal dugaan suap perizinan Meikarta oleh KPK.

Saat melakukan Sidak, Sumarsono meminta agar waktu yang dibutuhkan untuk memproses perizinan dipersingkat. Pasalnya setelah berdialog dengan petugas loket, proses pembuatan izin membutuhkan waktu 14 hari. Menurutnya, waktu tersebut terbilang  cukup lama sehingga ia meminta agar Pemerintah Kabupaten Bekasi memangkas waktu pengurusan izin.

“Kalau mengurus ijin sampai 14 hari itu kelamaan, kalau bisa proses perizinan itu dua hari selesai. Kalau masih ada persyaratan dari instansi lain yang kurang, caranya tinggal menempatkan operator instansi lain di sini. Jadi proses perijinan bisa betul-betul satu pintu, satu atap,” kata Sumarsono kepada Plt Bupati Bekasi, Sekda dan Plt Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi yang mendampinginya.

Plt Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Zaki Zakaria membenarkan proses perijinan yang terhitung lama ini. Alasannya, kata Zaki, disebabkan adanya beberapa persyaratan yang harus dilengkapi dari beberapa instansi lain agar ijin dapat dikeluarkan.

“SOP-nya memang 14 hari. Tetapi waktu pengurusan ijin bisa cepat sebenarnya, kalau setelah kita lakukan pengecekan syaratnya komplit, ya sebentar bisa lima hari bisa tiga hari,” ungkap Zaki.

Oleh karenanya, ia pun sependapat dengan pernyataan Dirjen Otda yang mengusulkan agar segala perizinan dari instansi lain yang dibutuhkan untuk melengkapi berkas pemohon dikumpulkan di tempatnya.

“Harus dirubah SOP-nya, misalnya orang PUPR disini, dicek semua kalau oke dibawa ke instansi berikutnya. Sebenarnya, ada Online Single Submission (OSS) yang diiket SOP, tapi memang tidak dimaksimalkan,” kata dia.

OSS ini, lanjut Zaki, merupakan sistem yang dibuat untuk memangkas waktu perijinan, namun lantaran sistem tersebut belum berjalan dengan maksimal maka terkesan waktu pengurusan ijin terkesan lama.

“Sekarang belum dimaksimalkan OSS itu, rencananya sekitar bulan Desember nanti bisa berjalan dengan baik dan diikat di SOP, sehingga gak lama pengurusannya,” tutupnya. (BC)

Baca Juga

Sekda Kabupaten Bekasi, Uju saat melantik enam pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan pejabat fungsional auditor Kabupaten Bekasi di Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Jum'at (22/03). | Foto: Humas Pemkab Bekasi

Sekda Kabupaten Bekasi Lantik 6 Pejabat Fungsional Pengawas

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Uju melantik enam pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan …

Plt Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja saat membuka RKPD Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten di salah satu hotel di Kawasan Jababeka I, Kamis (21/03) pagi | Foto: Humas Pemkab Bekasi.

Musrenbang RKPD Kabupaten Bekasi 2020, Plt Bupati: Harus Tetap Tentukan Skala Prioritas

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG UTARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menggelar  Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tingkat …