BERITACIKARANG.COM, SETU – Sekolah Dasar Negeri (SDN) Burangkeng 04, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi terhimpit proyek pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek Selatan (Japek Selatan) Paket IIA Setu – Sukaragam. Kondisi lingkungan sekolah yang kini berdebu, bising, dan tidak nyaman membuat orang tua siswa serta pihak sekolah berharap relokasi segera dilakukan.
Ismi, salah seorang orang tua siswa, mengungkapkan bahwa sebelum proyek tol dimulai, SDN Burangkeng 04 memiliki lingkungan yang asri dan nyaman. Dulu lapangannya luas dan teduh. Sekarang panas, berdebu, dan berisik. Anak-anak tidak nyaman,” kata dia.
Ia berharap relokasi sekolah dapat dilakukan sesegera mungkin ke lokasi yang lebih aman dan tidak terlalu jauh dari lokasi lama untuk memudahkan akses siswa. “Kami harap segera dipindahkan secepatnya, katanya 2025 tapi ini belum juga,” ujarnya.
Yeni Resminawari, guru di SDN Burangkeng 04, juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap kondisi sekolah yang semakin memprihatinkan. Suara bising dan getaran dari alat berat proyek tol sangat mengganggu proses kegiatan belajar-mengajar (KBM). “Anak-anak tidak bisa konsentrasi. Suaranya bising, gedungnya bergetar. Kami sangat khawatir akan keselamatan anak-anak,” ungkapnya.
Akibat kondisi tersebut, jumlah siswa baru di sekolah tersebut menurun drastis. Yeni menyebutkan bahwa pada tahun ajaran 2024/2025, sekolah hanya menerima 15 siswa untuk kelas 1 dari target dua rombongan belajar (rombel). “Banyak yang pindah sekolah karena melihat kondisi sekolah tidak layak dan berisiko. Padahal sebelumnya dijanjikan pembangunan gedung baru akan selesai tahun 2025, tapi sampai sekarang belum terlihat tanda-tandanya,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Imam Faturochman, mengatakan bahwa pemerintah daerah masih dalam proses menentukan lokasi lahan pengganti untuk relokasi sekolah. “Kami masih menentukan lahan yang akan dibangun sekolah sebagai pengganti,” jelasnya. Imam juga menambahkan bahwa pembangunan gedung sekolah baru nantinya akan dilakukan oleh pihak Jasa Marga selaku pengelola proyek tol.
Namun, relokasi ini terkendala oleh belum adanya kesepakatan terkait lahan pengganti. Pimpinan proyek Tol Japek Selatan Paket IIA Setu – Sukaragam, Eko Budi Siswandi, menyebutkan bahwa pihaknya masih menunggu kesiapan lahan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi serta prosesnya melalui Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lahan.
BACA: Tol Japek Selatan Difungsionalkan untuk Arus Balik Lebaran 2025
“Kami belum bisa melakukan kalau lahannya belum ada dan belum ada proses pembebasan. Dan itu dilakukan pemerintah daerah, P2T, dan PPK lahan sementara konstruksinya baru di kami. Jadi kita belum bisa masuk lakukan pembangunan sekolahnya,” ujar Eko.
Eko menjelaskan bahwa pekerjaan Tol Japek Selatan Paket IIA Setu – Sukaragam dimulai pada September 2023 meskipun kesiapan lahan belum sepenuhnya tersedia. Karena proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), proses pengadaan lahan dan konstruksi dilakukan secara paralel. “Diharapkan saat konstruksi berjalan juga proses lahan bisa selesai. Tapi ketika sampai posisi di Mei 2024 terkait dengan karakteristik khusus ini belum ada perkembangan pada saat itu,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pihak proyek telah berkoordinasi dengan pihak sekolah dan Pemerintah Kabupaten Bekasi agar pekerjaan pembangunan tetap berjalan meskipun relokasi sekolah belum terealisasi. Eko menyebutkan bahwa pihaknya bersurat dengan jaminan K3LL (Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan) yang disetujui oleh Pemkab Bekasi.
Dalam upaya meminimalisir dampak terhadap lingkungan sekitar sekolah, Eko menjelaskan bahwa proses konstruksi menggunakan metode bore pile alih-alih paku bumi atau pancang untuk mengurangi getaran. “Itu sudah selesai pada November 2024, sehingga setelah itu sampai sekarang tidak ada lagi pekerjaan di lokasi tersebut sampai menunggu selesai proses relokasi sekolah,” tutupnya.
Dirinya berharap proses penentuan lahan pengganti untuk relokasi SDN Burangkeng 04 dapat segera terealisasi. “Sekali lagi, kami tidak memiliki kewenangan untuk itu. Itu (penentuan lahan pengganti untuk relokasi) sepenuhnya dilakukan pemerintah daerah dan prosesnya oleh P2T, dan PPK lahan, sementara konstruksinya baru di kami,” kata dia. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
